Pemerintah Rombak Program MBG Jadi 5 Hari, Bisa Hemat hingga Rp20 Triliun

Jakarta: Pemerintah merombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari enam kali seminggu menjadi lima kali dalam seminggu. Ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus menjaga kualitas belanja negara.
 
"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers 'Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini' secara virtual, Selasa, 31 Maret 2026.
 
Namun demikian, efisiensi pelaksanaan program MBG ini dikecualikan untuk asrama, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta daerah yang dengan tingkat tengkes (stunting) tinggi. Pelaksanaan MBG pada daerah-daerah tersebut tetap enam kali dalam seminggu.
 
"Potensi penghematan dari kegiatan ini (efisiensi pelaksanaan program MBG menjadi lima hari seminggu) mencapai Rp20 triliun," papar Airlangga.
 
Ia menekankan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.
 
"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini," tutur dia.
 

Baca juga: Respons Dinamika Global, Pemerintah Alihkan Anggaran Perjadin hingga Rp130,2 Triliun

(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Tangkapan layar konferensi pers)
 

Pengalihan anggaran hingga Rp130,2 triliun

 
Di sisi lain Airlangga menyampaikan, pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritas-isasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga (K/L).
 
"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas (perjadin), rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial," kata Airlangga.
 
Ia melanjutkan, pengalihan anggaran belanja K/L ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra.
 
Adapun potensi prioritas-isasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini sekitar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
 
"Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran," tegas Airlangga.