Legislator NasDem Dorong Pengetatan Izin dan Standarisasi Daycare

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mendorong standardisasi baku dan pengetatan izin pendirian daycare. Termasuk, kewajiban akses CCTV bagi orangtua untuk memantau aktivitas anak.

“Saya berharap ada standarisasi baku dan pengetatan terhadap izin mendirikan daycare,” kata Nurhadi, dikutip Kamis, 30 April 2026.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi kasus penganiayaan anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Kasus itu menyita perhatian publik.

Ia menambahkan, orangtua perlu diberi akses pemantauan terhadap aktivitas di area utama daycare sehingga pola asuh terkontrol.
 

Nurhadi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola daycare di Indonesia. Ia menegaskan tidak boleh ada lembaga yang beroperasi tanpa izin jelas, standar pengasuhan ketat, dan pengawasan rutin.

“Negara harus hadir lebih kuat, bukan hanya saat kasus terjadi, tetapi sejak awal memastikan standar perlindungan anak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan orangtua agar tidak hanya tergiur harga murah atau ulasan, tetapi melakukan pengecekan langsung terkait keamanan dan pola pengasuhan.

“Dipertimbangkan juga rasio pengasuh yang seimbang agar anak terawasi dengan baik,” katanya.

Terkait kasus tersebut, Nurhadi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas.


DPR/Ilustrasi Metro TV/Fachri

“Saya tidak habis pikir, perlakuan ini sangat tidak manusiawi terhadap anak-anak,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jatim VI itu menegaskan sanksi tegas penting sebagai efek jera bagi pengelola daycare lain. “Saya sangat prihatin dan mengecam keras kasus kekerasan ini,” ucapnya.

Nurhadi menilai kasus ini menjadi alarm serius bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan pengelola daycare.

“Ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan yang harus segera dibenahi,” katanya.

Ia menambahkan, kasus tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem daycare secara nasional.

“Kasus ini harus ditangani tegas dan menjadi momentum pembenahan agar tidak terulang,” pungkasnya.