Praperadilan Febrie Adriansyah Bisa Jadi Tonggak Koreksi Proses Hukum

Jakarta: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), Febri Diansyah, menyatakan putusan praperadilan yang diajukan kliennya tidak hanya berdampak pada perkara FA. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk mengoreksi proses penegakan hukum yang dinilai bermasalah.

"Harapannya ini betul-betul bisa menjadi satu tonggak untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang berjalan," ujar Febri Diansyah, dalam program Cover Both Sides yang tayang di Metro TV, Rabu, 26 Agustus 2026, pukul 21.05 WIB.

Febri mengatakan praperadilan merupakan hak setiap warga negara untuk menguji proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan alasan apa pun apabila cara yang digunakan justru melanggar hukum.

"Kita tidak bisa atas nama apapun, atas nama alasan paling mulia apapun, kalau pelanggaran hukum itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum," jelasnya.

Febri menekankan, aparat penegak hukum harus memiliki dasar bukti yang kuat sebelum melakukan upaya paksa. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut juga harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Cover Both Sides. Foto: Metro TV

Ia mengklaim pihaknya menemukan sekitar 30 dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses hukum FA. Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut menjadi alasan pihaknya meminta hakim melakukan koreksi melalui praperadilan.

"Kalau proses hukum itu dilakukan dengan pelanggaran demi pelanggaran, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah proses hukum? Tentu saja tidak bisa," katanya.

Febri menegaskan apabila praperadilan dikabulkan, perkara pokok yang menjerat FA tidak otomatis berhenti atau hilang. Menurutnya, putusan tersebut justru memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk mengulangi tahapan yang dinilai keliru dengan mengikuti prosedur yang benar.

"Pokok perkaranya tidak akan hilang. Tetapi apa yang sudah salah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terburu-buru dilakukan atau bahkan terkesan dipaksakan, itu kan perlu dikoreksi," ucapnya.

Salah satu materi yang dipersoalkan pihak FA adalah penetapan tersangka yang dinilai memiliki cacat hukum. Febri menyebut pihaknya menemukan sedikitnya enam dugaan pelanggaran dalam proses penetapan tersangka tersebut.