Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya Bahas Efisiensi Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA/Fathur Rochman.

Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya Bahas Efisiensi Anggaran

Fachri Audhia Hafiez • 19 March 2026 18:05

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas langkah-langkah efisiensi di kementerian dan lembaga (K/L). Pemanggilan ini melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Kamis sore, 19 Maret 2026.

"Kalau kemarin kan kami sudah rakortas, terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan," ucap Airlangga sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara.
 


Airlangga mengungkapkan bahwa salah satu poin efisiensi yang tengah dihitung secara matang adalah skema pengaturan Work From Anywhere (WFA). Langkah ini dinilai dapat menekan biaya operasional kementerian tanpa mengurangi produktivitas kerja. 

"Itu juga termasuk yang kita hitung," tambah Airlangga.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Dok. Metro TV.

Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pertemuan terbatas ini juga bertujuan mengantisipasi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini, terutama terkait beban subsidi. Pemerintah berencana melakukan pemotongan anggaran pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Ya kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya enggak tahu meeting detail-nya apa," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, efisiensi akan menyasar kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang efektif, seperti rapat-rapat koordinasi yang tidak mendesak. Belanja negara akan diprioritaskan pada program yang memberikan dampak instan bagi penguatan ekonomi nasional.

"(Contohnya) macam-macam. Rapat yang enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi," ujar Purbaya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fachri Audhia Hafiez)