Gelisah Kelas Menengah

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan satu pelajaran penting, bahwa tidak ada negara maju yang lahir tanpa kelas menengah yang kuat. Kelas menengah bukan sekadar kelompok dengan kemampuan konsumsi lebih baik. Mereka ialah penyangga stabilitas sosial, penggerak ekonomi domestik, sekaligus sumber utama optimisme sebuah bangsa.

Dunia mengenal setidaknya dua pendekatan besar dalam memperkuat kelas menengah. Eropa memilih jalan negara kesejahteraan. Sejak abad ke-19, banyak negara di benua itu membangun sistem jaminan sosial yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh guncangan ekonomi. Negara hadir melalui berbagai instrumen perlindungan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, hingga jaminan hari tua.
 

Amerika Serikat menempuh jalan berbeda. Melalui program New Deal pada 1933-1937, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk mengatasi dampak Depresi Besar 1929. Belanja publik ditingkatkan, lapangan kerja diciptakan, dan aktivitas ekonomi didorong melalui berbagai regulasi. Hasilnya bukan hanya penurunan pengangguran, melainkan juga peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian melahirkan era kemakmuran baru pada dekade berikutnya.

Meski berbeda pendekatan, kedua model itu memiliki benang merah yang sama, yakni negara tidak membiarkan kelas menengah berjuang sendirian menghadapi tekanan ekonomi.

Pelajaran itulah yang seharusnya menjadi bahan renungan Indonesia hari ini.

Ketika banyak negara berlomba memperbesar kelas menengah mereka, Indonesia justru menghadapi fenomena yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus menyusut. Dari sekitar 57 juta orang pada 2019, kini tinggal sekitar 47,9 juta orang. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar tidak naik menjadi kelompok kaya, tetapi turun ke kelompok rentan miskin atau aspiring middle class.

Gejala itu sesungguhnya bukan sekadar persoalan statistik. Ia merupakan sinyal peringatan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi domestik mulai kehilangan tenaga.

Kelas menengah Indonesia saat ini berada dalam situasi yang serba sulit. Di satu sisi mereka dituntut mempertahankan standar hidup. Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan mereka untuk bertumbuh.

Data menunjukkan lebih dari 63,6% kelas menengah pernah mengalami kondisi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Fenomena 'besar pasak daripada tiang' bukan lagi persoalan gaya hidup, melainkan konsekuensi tekanan ekonomi yang semakin berat.

Harga rumah semakin jauh dari jangkauan. Biaya pendidikan terus meningkat. Dana pensiun menjadi sumber kecemasan baru. Sementara itu, lapangan kerja berkualitas belum tumbuh cukup cepat untuk menampung tenaga kerja terdidik yang terus bertambah setiap tahun.

Tidak mengherankan banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya masuk ke sektor informal atau ekonomi gig yang menawarkan fleksibilitas, tetapi minim kepastian pendapatan dan perlindungan sosial.

Pada saat bersamaan, ketidakpastian global ikut mempersempit ruang gerak mereka. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga energi, pelemahan nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok internasional terus menekan harga berbagai kebutuhan pokok. Akibatnya, ruang konsumsi kelas menengah semakin menyempit.

Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika kelas menengah mengurangi belanja, menunda membeli rumah, menahan investasi pendidikan, bahkan memangkas kebutuhan rekreasi, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi.

Karena itu, penyusutan kelas menengah tidak boleh dipandang sebagai masalah kelompok tertentu. Itu ialah persoalan nasional. Kalau intervensi terhadap kelompok bawah sudah gencar dijalankan, kelas menengah tidak boleh dibiarkan terjepit seperti sandwich.

Negara perlu segera melakukan intervensi yang terukur dan tepat sasaran. Prioritas pertama ialah menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas melalui percepatan investasi produktif dan penguatan industri bernilai tambah tinggi. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor informal sebagai penyangga utama tenaga kerja.


Ilustrasi. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Prioritas berikutnya ialah memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok kelas menengah yang rentan tergelincir. Selama ini berbagai program bantuan lebih banyak menyasar kelompok miskin, sementara kelas menengah sering kali berada di wilayah abu-abu, yaitu tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi sendirian.

Selain itu, kebijakan perumahan yang lebih terjangkau, penguatan dana pensiun, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja harus menjadi bagian dari strategi besar memperkuat kelas menengah.

Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara maju pada pertengahan abad ini. Namun, cita-cita itu akan sulit terwujud jika fondasi utamanya terus terkikis. Sejarah Eropa dan Amerika mengajarkan bahwa ketika kelas menengah melemah, negara harus hadir. Bukan sekadar sebagai regulator, melainkan juga sebagai pelindung sekaligus penggerak.

Bangsa yang kehilangan kelas menengah pada akhirnya bukan hanya kehilangan daya beli. Mereka kehilangan harapan.