SPPG Polri Dinilai Dapat Menjadi Rujukan Pelaksanaan Program MBG

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Peayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan di Palmerah, Jakarta Barat, pada 13 Februari 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari dukungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Dari total 1.179 unit tersebut, sebagian telah beroperasi. Sementara lainnya berada dalam tahap persiapan operasional, pembangunan, maupun groundbreaking. Jika seluruhnya aktif, program ini diproyeksikan memberi manfaat kepada lebih dari 2,9 juta orang dan menyerap hampir 59 ribu tenaga kerja.

Kehadiran SPPG Polri ini pun menuai apresiasi. Salah satunya datang dari Pengamat Kesehatan dan Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama. Ia menilai implementasi SPPG Polri menunjukkan standar operasional yang baik.

Ia menyebut setidaknya lima poin penting yang ditemuinya saat meninjau langsung salah satu SPPG Polri di Jakarta, yakni kelengkapan sertifikasi keamanan pangan, pelaksanaan SOP yang disiplin, kebersihan peralatan, komunikasi dengan penerima manfaat, serta uji pencegahan keracunan seperti arsen dan nitrit.

"SPPG yang baik akan menunjang program MBG yang baik dan berdampak pada berbagai aspek kesehatan," ujar Prof Tjandra dalam dialog program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, 13 Februari 2026.


Pengamat Kesehatan dan Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama. (Foto: Dok. Metro TV)

Menurut Tjandra, program ini tidak hanya relevan untuk penanganan stunting, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan gizi serta pengendalian penyakit seperti tuberkulosis. Ia mengusulkan pengawasan menyeluruh melalui pendekatan 'from farm to plate', survei kepuasan penerima manfaat, serta studi kohort jangka panjang agar kebijakan berbasis bukti ilmiah.
 

Apresiasi juga datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Harryadin Mahardika. Dari perspektif kebijakan publik, ia menilai kehadiran SPPG Polri dapat menjadi rujukan bagi unit serupa di daerah lain.

"Institusi mapan seperti Polri bisa menunjukkan standar ideal. Ini bisa menjadi benchmark bagi SPPG lain yang memiliki keterbatasan sumber daya," ujar pria yang akrab disapa Adin tersebut dalam tayangan program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV.


Pengamat Kebijakan Publik Harryadin Mahardika menilai SPPG Polri dapat menjadi benchmark nasional pelaksanaan Program MBG. (Foto: Dok. Metro TV)

Ia juga menilai program MBG memiliki keunggulan dalam aspek transparansi karena diawasi langsung oleh siswa dan guru sebagai penerima manfaat. Jika terjadi penurunan kualitas makanan, hal tersebut akan segera diketahui publik.

Selain pembangunan SPPG, Polri juga membangun 18 gudang ketahanan pangan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari penguatan manajemen distribusi dan cadangan pangan. Upaya ini dinilai mendukung ketahanan nasional di sektor pangan.

Dengan skala yang masif dan standar operasional yang diklaim ketat, SPPG Polri diharapkan memperkuat tata kelola program MBG secara nasional.