Pemilu Bangladesh 2026 Dibayang-bayangi Lonjakan Disinformasi di Medsos

Dhaka: Bangladesh akan menggelar pemilihan umum pada 12 Februari 2026 di tengah lonjakan disinformasi terkoordinasi di media sosial.

Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa itu bersiap menghadapi pemilu pertama sejak pemberontakan mahasiswa pada 2024 yang menggulingkan mantan perdana menteri Sheikh Hasina. Hasina kemudian melarikan diri ke India dan hingga kini menetap di negara tersebut.

Dikutip dari TRT World, Senin, 9 Februari 2026, pemerintah Bangladesh menyebut skala disinformasi dan manipulasi daring kian mengkhawatirkan, termasuk penggunaan gambar dan video berbasis kecerdasan buatan (AI). Otoritas telah membentuk satuan khusus untuk menekan penyebaran konten palsu.

Pemimpin sementara Bangladesh sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, pada Januari lalu menyebut terjadi “banjir misinformasi” seputar pemilu saat meminta dukungan kepada Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk.

Sebagian besar narasi palsu berfokus pada klaim serangan terhadap kelompok minoritas di Bangladesh, khususnya komunitas Hindu yang mencakup sekitar 10 persen populasi. Klaim tersebut menyebar luas di media sosial melalui narasi “genosida Hindu” yang menuding adanya kekerasan terorganisasi terhadap umat Hindu.

Namun, data kepolisian yang dirilis pada Januari menunjukkan bahwa dari 645 insiden yang melibatkan anggota kelompok minoritas sepanjang 2025, hanya sekitar 12 persen yang diklasifikasikan bermotif sektarian. Sementara itu, Pusat Studi Kebencian Terorganisasi yang berbasis di Amerika Serikat mencatat lebih dari 700.000 unggahan dari sekitar 170.000 akun di platform X terkait klaim tersebut dalam periode Agustus 2024 hingga Januari 2026.

“Kami melacak disinformasi terkoordinasi dari India yang secara keliru menuduh adanya kekerasan besar-besaran terhadap umat Hindu di Bangladesh,” kata Raqib Naik, pimpinan lembaga tersebut. Ia menyebut lebih dari 90 persen konten berasal dari India, sementara sisanya terkait jaringan nasionalis Hindu di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh menyatakan telah bekerja sama dengan Meta serta membentuk unit pemantau media sosial. Meski demikian, otoritas mengakui kesulitan mengimbangi volume konten yang sangat besar.

“Jika tim kami mendeteksi konten berbahaya dan menyesatkan, kami segera mengumumkannya sebagai informasi palsu,” ujar juru bicara Ketua Pemilihan Umum Bangladesh Md. Ruhul Amin Mallik.

Para pakar menilai maraknya visual palsu berbasis AI menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu. Mantan pejabat Ketua Pemilihan Umum Bangladesh, Jasmine Tuli, mengatakan literasi digital yang belum merata membuat pemilih rentan tersesat.

“Ini ancaman besar bagi Bangladesh karena kesadaran publik untuk memeriksa kebenaran informasi masih rendah, sehingga pemilih bisa salah menentukan pilihan,” ujarnya. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Yakin Menang Pemilu, Kandidat Terdepan PM Bangladesh Tolak Berkoalisi