Pemprov DKI Siapkan Dana Cadangan Rp4,6 Trilliun untuk Jaga APBD

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran dana cadangan sebesar Rp4,6 Trilliun guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kondisi yang sehat. Kebijakan tersebut adalah tindak lanjut dari undang-undang yang mengatur setiap daerah memiliki dana cadangan.

"Dan Pemerintah DKI Jakarta mengatur Rp4,6 triliun," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 2 Oktober 2026.

Pramono menjelaskan angka Rp4,6 Trilliun tersebut diambil dari rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dimiliki Jakarta serta disesuaikan dengan kebutuhan dalam tahap awal pengelolaan keuangan daerah.
 

"Kenapa itu? Karena itu rata-rata dari SiLPA yang ada dan juga kalau diperlukan dalam tahap awal," lanjut Pramono.

Menurut Pramono dengan total APBD DKI Jakarta yang mencapai kisaran Rp80 trilliun lebih, keberadaan dana cadangan sebesar Rp4,6 trilliun tersebut dapat digunakan untuk mem-back up berbagai kebutuhan penting daerah.

“Kalau Jakarta dengan sekarang ini yang terakhir kurang lebih APBD kita sekitar Rp80 triliun lebih sedikit, dengan adanya dana cadangan Rp4,6 triliun itu bisa kita gunakan dalam banyak hal. Kenapa angkanya Rp4,6 triliun, rata-rata SiLPA kita juga sebegitu, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa pengaturan atau planning yang berkaitan dengan APBD direncanakan, dijalankan dengan baik,” tutur Pramono.


Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI.

Ia menegaskan langkah ini diambil untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan terbuka. Sekaligus, menjadikan Jakarta role model provinsi dengan pengaturan APBD yang sehat.

"Sehingga dengan demikian saya pengin banget bahwa Jakarta menjadi role model contoh sebuah provinsi yang pengaturan APBD-nya transparan, terbuka, dan kemudian apa dan sehat sekali. Itu kami lakukan seperti itu," jelas Pramono.