Streaming 
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza dalam program Top Economy. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV
Jika Kuliah di PTN Gratis, Jalur Mandiri Harus Dihapus
Muhamad Marup • 29 September 2026 22:43
Jakarta: Pemerintah tengah merancang skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai, jika hal tersebut terealisasi, salah satu langkah yang mesti diambil pemerintah adalah menghapus Jalur Mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN.
"Ketika PTN itu digratiskan, berarti PTN tidak boleh lagi mengambil dana masyarakat. Tidak boleh lagi ada jalur mandiri," ujar Handi, dalam program Top Economy Metro TV, yang tayang Selasa, 29 September 2026, pukul 21.00 WIB.
Ia menjelaskan, Jalur Mandiri merupakan ruang PTN mengambil dana masyarakat. Di sisi lain, jalur tersebut dalam dua tahun terakhir menggerus jumlah mahasiswa di PTS hingga berkurang 20-30 persen.
"Melalui jalur-jalur mandiri tadi, ini kan yang mengurus jumlah mahasiswa sehingga PTN jumlah mahasiswa itu meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tapi di sisi lain," tuturnya.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza dalam program Top Economy. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV
Handi mengungkapkan, selain PTN, pemerintah juga perlu memberi perhatian kepada PTS yang jumlahnya lebih besar. Menurutnya, selain penghapusan Jalur Mandiri, skema KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bisa diberikan ke PTS jika kuliah di PTN benar digratiskan.
Ia menyebut, harus ada sistem pembiayaan yang adil antara PTN dan PTS. PTS, kata Handi, juga bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Kita juga ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi malah tidak mendapatkan proksi perhatian yang proporsional gitu," tuturnya. Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Menurutnya, rencana menggratiskan kuliah di PTN tidak merugikan PTS.
"Kalau saja misalnya hari ini benar akan dilaksanakan atau dijalankan program kuliah gratis ini, maka PTS juga harus mendapatkan porsi yang sama," katanya.
"Ketika PTN itu digratiskan, berarti PTN tidak boleh lagi mengambil dana masyarakat. Tidak boleh lagi ada jalur mandiri," ujar Handi, dalam program Top Economy Metro TV, yang tayang Selasa, 29 September 2026, pukul 21.00 WIB.
Ia menjelaskan, Jalur Mandiri merupakan ruang PTN mengambil dana masyarakat. Di sisi lain, jalur tersebut dalam dua tahun terakhir menggerus jumlah mahasiswa di PTS hingga berkurang 20-30 persen.
"Melalui jalur-jalur mandiri tadi, ini kan yang mengurus jumlah mahasiswa sehingga PTN jumlah mahasiswa itu meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tapi di sisi lain," tuturnya.
.jpg)
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza dalam program Top Economy. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV
Handi mengungkapkan, selain PTN, pemerintah juga perlu memberi perhatian kepada PTS yang jumlahnya lebih besar. Menurutnya, selain penghapusan Jalur Mandiri, skema KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bisa diberikan ke PTS jika kuliah di PTN benar digratiskan.
Ia menyebut, harus ada sistem pembiayaan yang adil antara PTN dan PTS. PTS, kata Handi, juga bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Kita juga ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi malah tidak mendapatkan proksi perhatian yang proporsional gitu," tuturnya. Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Menurutnya, rencana menggratiskan kuliah di PTN tidak merugikan PTS.
"Kalau saja misalnya hari ini benar akan dilaksanakan atau dijalankan program kuliah gratis ini, maka PTS juga harus mendapatkan porsi yang sama," katanya.