Butuh Anggaran Besar, Sumber Dana Rencana Kuliah Gratis di PTN Jadi Pertanyaan

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, dalam program Top Economy Metro TV. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

Butuh Anggaran Besar, Sumber Dana Rencana Kuliah Gratis di PTN Jadi Pertanyaan

Muhamad Marup • 29 September 2026 22:23

Jakarta: Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) butuh dana yang tidak sedikit. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mempertanyakan sumber dana dari kebijakan tersebut.

"Apakah itu dari uang pajak, apakah itu dari hutang, apakah itu dari pos anggaran lain, sehingga kemudian pertanyaannya ini bergeser, kuliah gratis ini dengan biaya apa, dengan apa yang dikorbankan," ujar Riefky, dalam program Top Economy Metro TV, yang tayang Selasa, 29 September 2026, pukul 21.00 WIB.

Ia juga menyoroti konsep gratis dalam rencana tersebut. Menurutnya, jika sumber pendanaan kuliah gratis di PTN sudah ditentukan, maka pertanyaan kemudian yaitu apakah penggunaan dana tersebut bijak atau tidak.

"Apakah belanja ini menjadi belanja yang bijak atau nggak untuk dilakukan oleh pemerintah dengan menggratiskan biaya kuliah saat ini?" jelasnya.

Program Top Economy Metro TV. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

Riefky menilai, masalah utama pendidikan di setiap jenjang adalah akses. Menurutnya, calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu lebih sulit bersaing.

Ia mencontohkan, calon mahasiswa dari kalangan mampu bisa mendapat bekal tambahan dari kursus. Hal tersebut tidak berlaku bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu karena mereka cenderung lebih memilih bekerja daripada berkuliah.

"Karena banyak misalnya kondisi sekarang anak itu tidak lanjut SD, tidak lanjut SMP karena harus bekerja membantu orang tuanya," katanya. Riefky menyebut, kecenderungan hari ini adalah masyarakat yang mampu justru berkuliah di PTN. Dengan demikian, rencana kuliah gratis di PTN justru menubsidi kalangan yang mampu.

"Jadi memang fokus di fondasi ini menjadi permasalahan yang tampaknya lebih urgen untuk diselesaikan ketimbang mensubsidi di level puncaknya," tuturnya.

(Muhamad Marup)