Rencana Kuliah Gratis di PTN, DPR: Jawab Tantangan Pendidikan Tinggi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani dalam program Top Economy Metro TV. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

Rencana Kuliah Gratis di PTN, DPR: Jawab Tantangan Pendidikan Tinggi

Muhamad Marup • 29 September 2026 21:59

Jakarta: Pemerintah berencana menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai, jika rencana tersebut terealisasi dapat menjawab tantangan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kalau benar ini dilakukan atau dijalankan, maka akan sangat menjawab tantangan pendidikan kita hari ini, terutama bagi calon-calon mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa kita hari ini yang tergolong tidak mampu," ujar Lalu, dalam program Top Economy Metro TV, yang tayang Selasa, 29 September 2026, pukul 21.00 WIB.

Ia menjelaskan, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), harus membuat skema. Hal ini untuk menerjemahkan konsep gratis dari pak Presiden.

Lalu mengungkapkan, biaya di perguruan tinggi bukan hanya biaya kuliah saja. Ada juga Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan living cost atau biaya hidup mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

"Nah inilah yang kami minta di Komisi 10. Kemendiktisaintek harus menerjemahkan yang disampaikan gratis oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Ia menyebut, hingga saat ini Kemendiktisaintek belum mengungkapkan skema tersebut. Harapannya, pada rapat selanjutnya bersama Komisi X DPR RI, skema tersebut sudah tergambar.

"Nah mudah-mudahan nanti minggu depan, kami akan mengundang beliau-beliau untuk menyampaikan skema gratis ini seperti apa," katanya.

Lalu juga menyoroti agar rencana menggratiskan kuliah di PTN tidak merugikan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, swasta juga harus mendapat insentif yang sama baik dari KIP Kuliah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi, hingga intervensi skema masuk mahasiswa.

"Kalau saja misalnya hari ini benar akan dilaksanakan atau dijalankan program kuliah gratis ini, maka PTS juga harus mendapatkan porsi yang sama," katanya.

(Muhamad Marup)