Adopsi AI Meningkat Pesat, Infrastruktur dan Tata Kelola Jadi Sorotan di ISF 2026

Jakarta: Lonjakan adopsi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) secara global mendorong kebutuhan pembangunan infrastruktur AI dalam skala besar. Kebutuhan tersebut mencakup pusat data, kapasitas komputasi, hingga pasokan energi pendukung.

Perkembangan AI tidak hanya menghadirkan tantangan dari sisi energi dan sumber daya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi negara yang mampu menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian side event Tony Blair Institute for Global Change (TBI) pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, 6–7 Oktober 2026.

Infrastruktur AI Bukan Sekadar Agenda Digital

Pada hari pertama ISF 2026, TBI menggelar sesi bertajuk “Powering Responsible AI: Adaptive Policies, Innovative Technology and Sustainable Financing”. Diskusi tersebut membahas kesiapan Indonesia dan negara-negara di kawasan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur AI yang terus meningkat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pembangunan infrastruktur AI tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda digital. Menurutnya, perkembangan tersebut juga berkaitan dengan energi, industri, pembiayaan, dan tata kelola.

“Infrastruktur AI yang bertanggung jawab bukan hanya menjadi agenda digital, tetapi juga merupakan agenda energi, agenda industri, agenda pembiayaan, dan agenda tata kelola,” ujar Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Nezar, posisi strategis Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital, serta ketersediaan talenta digital menjadi modal bagi Indonesia untuk berkembang sebagai salah satu pusat AI di kawasan. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang memadai.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kapasitas operasional pusat data di Indonesia telah mencapai 580 megawatt (MW). Selain itu, terdapat tambahan kapasitas sebesar 1,3 gigawatt (GW) yang masih berada dalam pipeline investasi. Potensi investasi di sektor tersebut diperkirakan mencapai USD15–20 miliar.

“Indonesia perlu lebih dari sekadar menjadi lokasi pembangunan infrastruktur AI. Pertumbuhan ini harus mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Nezar.
 

Pemimpin Lintas Sektor Duduk Bersama Bahas Masa Depan Infrastruktur AI

Dok: istimewa

Pembahasan mengenai infrastruktur AI kemudian dilanjutkan pada hari kedua ISF 2026 melalui diskusi tertutup yang mempertemukan sekitar 30 pimpinan dari berbagai sektor.

Peserta berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, sektor energi dan mineral, asosiasi bisnis, masyarakat sipil, hingga lembaga think tank.

Diskusi bertajuk “Membangun Infrastruktur AI yang Bertanggung Jawab untuk Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Inklusif” tersebut digelar berdasarkan Chatham House Rule. Aturan ini memungkinkan peserta bertukar pandangan secara terbuka mengenai tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur AI.

Country Director Tony Blair Institute for Global Change (TBI) Indonesia, Abetnego Tarigan, mengatakan percepatan adopsi AI global harus diikuti dengan kesiapan Indonesia dalam mengelola dampaknya.

“Adopsi AI global saat ini berlangsung sangat cepat, dan kebutuhan infrastrukturnya juga terus meningkat. Bagi Indonesia, ini tentu membuka peluang yang besar. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana perkembangan ini dapat dikelola dengan baik, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi lokasi bagi infrastruktur AI, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Abetnego. Ia menilai Indonesia memiliki pengalaman dari sejumlah sektor yang sebelumnya mengalami pertumbuhan pesat, seperti sawit dan mineral. Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam membangun tata kelola untuk menghadapi perkembangan infrastruktur AI.

“Indonesia sebenarnya punya banyak pengalaman dari sektor-sektor yang pernah tumbuh pesat, seperti sawit dan mineral. Dari sana kita belajar bahwa membangun tata kelola yang kuat membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, pembahasan perlu dimulai sejak dini,” jelasnya.

Menurut Abetnego, pertumbuhan infrastruktur AI akan bersinggungan dengan berbagai sektor lain, mulai dari energi hingga industri dan hilirisasi. Karena itu, semakin cepat perkembangan AI, semakin penting pula kesiapan tata kelola untuk mengimbanginya.

“Forum lintas pemangku kepentingan seperti ini memberi ruang bagi kita untuk saling belajar, memahami tantangan dari berbagai perspektif, dan melihat kolaborasi apa yang bisa kita bangun bersama,” tambahnya.