Permudah Warga Jabar Bayar PKB, Jasa Raharja-Pemprov Perluas Layanan Samsat

Bandung: PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mempermudah akses layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan perlindungan dasar bagi masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.

Sinergi ini dibahas dalam audiensi antara Jasa Raharja dan Pemprov Jabar, Senin, 9 November 2026, dihadiri oleh Komisaris Utama Jasa Raharja, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, Direktur Utama Muhammad Awaluddin, dan jajaran terkait. Dari Pemprov Jabar, hadir Wakil Gubernur Erwan Setiawan didampingi perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar.

Aan Suhanan menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup dilakukan hanya melalui penagihan. Pemerintah daerah dan seluruh unsur Samsat perlu memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas, pilihan kanal pembayaran yang mudah, serta akses pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal.

“Kepatuhan harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Masyarakat perlu merasakan bahwa ketika mereka memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ, terdapat pelayanan publik yang terus diperbaiki dan perlindungan dasar yang disiapkan ketika risiko kecelakaan terjadi,” ujar Aan dalam keterangan resminya, Senin, 9 November 2026.

Untuk meningkatkan kepatuhan, Jasa Raharja mendorong tiga fokus kolaborasi pada November–Desember 2026. Pertama, pemanfaatan data dan teknologi untuk memetakan tunggakan prioritas, mengirimkan pengingat melalui WhatsApp dan SMS, serta mendukung pendekatan persuasif dan operasi gabungan yang humanis.

Kedua, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan usulan relaksasi sesuai kewenangan serta ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, perluasan layanan melalui Samsat Keliling di kawasan permukiman, pasar dan tempat kerja, perluasan jam pelayanan, pendampingan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL, serta layanan kolektif di instansi dan perusahaan.

“Layanan harus bergerak mendekati masyarakat. Semakin mudah akses pembayaran, semakin kecil waktu dan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat,” tegas Aan.

PT Jasa Raharja memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat mempermudah akses layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). (Istimewa)

Sebagai BUMN di bawah ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja juga memastikan bahwa peningkatan kepatuhan ini berjalan seiring dengan penguatan perlindungan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menambahkan bahwa perlindungan kepada masyarakat tidak berhenti pada penyerahan santunan. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan kecelakaan, kepastian penjaminan, dan kemudahan mendapat pelayanan medis.

“Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan para pemangku kepentingan agar korban memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan,” ujar Awaluddin.

Selain mengurus santunan, Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan juga sepakat mendukung upaya pencegahan kecelakaan di titik-titik rawan se-Jawa Barat melalui pemetaan risiko, penempatan personel, dan pemasangan rambu imbauan.

Ke depan, Jasa Raharja mendorong keteladanan aparatur pemerintah daerah untuk taat menunaikan kewajiban administrasi kendaraan dinas maupun pribadinya. Optimalisasi Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi juga akan terus ditingkatkan guna menekan fatalitas kecelakaan di Jawa Barat.