Jakarta: Ramai kabar bahwa pajak digital akan berlaku mulai 9 November 2026. Kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran adanya pajak baru dan dikaitkan dengan pengenaan pajak pada transfer antarbank atau pembayaran menggunakan QRIS lewat dompet digital. Benarkah demikian?
Kebijakan baru pajak digital mulai 9 November
Isu pajak digital yang berlaku mulai 9 November sebetulnya muncul setelah pernyataan dari Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Joyohadikusumo, pada akhir Oktober lalu. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan pajak digital kali ini. Yang sebenarnya ini bukan pajak baru, tetapi merupakan implementasi dari Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri atau disingkat SPPTDLN.
Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 tahun 2026 dan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dari Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas barang dan jasa digital terutama dari luar negeri yang digunakan oleh konsumen di Indonesia.
Transaksi QRIS dan transfer pajak tidak dikenakan pajak
Lalu apakah bertransaksi transfer uang atau bayar transaksi pakai QRIS, akan dikenakan pajak lagi? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaan yang banyak muncul dan juga beredar di tengah publik terkait dengan adanya wacana atau terkait kebijakan baru pajak digital.
Tetapi sebetulnya Menteri Keuangan Suhasil Nazara sudah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital. Jadi misalnya kalau Anda mau transfer uang ke keluarga, kemudian mengirim dana ke rekening pribadi, dari rekening pribadi ke rekening orang lain, atau memindahkan misalnya saldo dompet digital, nah itu tidak akan dikenakan pajak.
Jadi perlu dibedakan mana biaya jasa transfer yang memenuhi ketentuan dan juga dapat dikenakan PPN dan mana yang kemudian tidak menjadi objek pajak. Pajak tersebut dikenakan atas imbalan jasanya, bukan atas nominal uang yang dikirimkan.
Produk digital apa saja yang dikenakan pajak?
Ada beberapa contoh terkait dengan pengenaan pajak digital yang sebetulnya ini sudah dikenakan dalam beberapa tahun terakhir mengikuti perkembangan dari ekonomi digital. Misalnya kalau Anda berlangganan layanan streaming untuk menonton berbagai video atau drakor misalnya atau untuk mendengarkan musik seperti di Netflix dan juga Spotify, ini dikenakan PPN. Kemudian kalau Anda yang suka main game online untuk bisa melakukan top up uang di dalam game tersebut atau misalnya beli skin di game online, juga sudah dikenakan PPN.
Hingga misalnya Anda menggunakan layanan penyimpanan data seperti iCloud atau kemudian Google Cloud dan berbagai platform cloud lainnya, ini sudah dikenakan pajak. Dan sebetulnya bukan kali ini saja, tetapi sudah dalam beberapa tahun terakhir.
Contoh lainnya, misalnya kalau Anda berlangganan aplikasi yang bisa membantu pekerjaan seperti untuk desain yaitu Canva, kemudian Google Workspace, Zoom untuk melakukan meeting secara online atau yang sejenisnya.
Ketika Anda berlangganan fitur premium AI juga misalnya seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan juga sejenisnya, biaya langganan untuk premium ini juga sudah dikenakan pajak. Untuk produk dan jasa digital ini besaran PPN-nya berlaku secara umum yaitu 11%. Bisa Anda cek kalau Anda memang sudah berlangganan, biasanya ada resit begitu ya secara digital. Nah, ini banyak yang kemudian sudah memasukkan keterangan PPN atau VAT (Value Added Tax).
Apa yang baru dari kebijakan digital?
Lalu kalau pajaknya sudah ada, apa sebenarnya yang berubah? Jadi selama ini pemungutan PPN atas produk digital luar negeri sudah dilakukan oleh badan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Tapi masalahnya belum semua transaksi digital dapat dijangkau melalui mekanisme ini.
Menurut data hingga akhir September 2026, Direktorat Jenderal Pajak baru menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Padahal jumlah platform digital ini bisa mencapai puluhan ribu dan belum semuanya secara tertib melakukan pemungutan pajak. Biasanya yang sudah ditetapkan sebagai badan usaha PMSE ini adalah platform-platform yang besar seperti yang tadi sudah kami jabarkan, seperti Netflix atau kemudian Strava, begitu, aplikasi untuk membantu Anda merekam data-data terkait aktivitas olahraga, itu sudah menjadi PMSE.
Tapi bagaimana dengan platform lainnya yang belum ditetapkan? Ini yang kemudian akan dilakukan pemungutan supaya lebih tertib. Karena itu, melalui kebijakan per 9 November, pemerintah akan menjangkau transaksi digital dari penyedia luar negeri dengan melibatkan lembaga keuangan yang ditunjuk. Untuk tahap awal, sudah ada total enam lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut atau issuer dari pajak digital ini, yaitu lima bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, serta fintech LinkAja.
Nantinya bank swasta dan fintech lain juga akan dilibatkan sebagai pemungut pajak digital. Jadi singkatnya, pemungutan pajak dilakukan oleh lebih banyak pihak, tapi objek pajaknya tidak ditambah dan besarannya tidak dinaikkan, tetap 11%. Jadi tujuannya bukan untuk memungut pajak dua kali, melainkan mengisi celah dari transaksi digital yang sebelumnya belum terjangkau.
Pada akhirnya, penerapan dari SPPTDLN menjadi upaya dari pemerintah untuk memperluas jangkauan pemungutan pajak di tengah pesatnya transaksi ekonomi digital. Harapannya penerimaan negara bisa lebih dimaksimalkan dan penggunaan pajak pun tentu bisa terus transparan, bertanggung jawab, dan berguna untuk pembangunan. Demikian paparan untuk data dan fakta pada hari ini dan Metro Siang akan kembali untuk Anda.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming