Saut: Petugas KPK Seharusnya Bertanya Langsung ke Menpora Terkait Pengisian LHKPN

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang, menegaskan konfirmasi hanya lewat sambungan telepon mengenai kebenaran daftar kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak efektif dan efisien. Hal itu disampaikan Saut merespons klarifikasi yang dilakukan KPK terkait LHKPN milik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menopora) Dito Ariotedjo.

“Tujuan komunikasi dalam pengisian LHKPN itu cross checked (cek silang) apa yang dilaporkan. Berkomunikasi bisa saja dilakukan. Tapi lebih lengkap jika petugas LHKPN bertanya langsung apakah yang dilaporkan sesuai bukti-bukti yang ada,” ujar Saut ketika dihubungi, Senin, 24 Juli 2023.

Menpora mencantumkan sumber kekayaannya senilai Rp282 miliar yang setengahnya berasal dari hadiah. Namun, Menpora tidak menyebutkan dengan jelas kategori hadiah apa yang dimaksud.

Menurut Saut, selain melakukan pengecekan langsung, petugas perlu mencari bukti lain di luar kontak pejabat yang bersangkutan, untuk memastikan harta kekayaan yang dilaporkan tidak mencurigakan. Dia menjelaskan LHKPN memang menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi, tetapi sebaiknya LHKPN yang dilaporkan ditindaklanjuti layaknya penindakan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sempat kaget dengan LHKPN Menpora lantaran terdapat harta kekayaan terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan, serta satu mobil senilai Rp162.495.355.600 (Rp162,4 miliar) yang ditulis sebagai hadiah. KPK lantas melakukan klarifikasi melalui sambungan telepon dan Menpora akan merevisi LHPKN tersebut dari hadiah menjadi hibah.

"Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi, saya yang telepon Menpora, nanyain, ini apa dalamnya, suratnya apa," ujar Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.