Bawaslu Sumut Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Medan: Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu Sumatra Utara (Bawaslu Sumut), Saut Boangmanalu, meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik politik uang ke Bawaslu. Hal tersebut untuk menjaga integritas serta memastikan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung adil dan jujur.

"Politik uang menyebabkan masyarakat memilih bukan berdasarkan visi, misi, dan program calon, tetapi karena insentif materi. Ini merusak sistem demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen pada kepentingan masyarakat," kata Saut saat digelar Focus Group Discussion di Hotel Antares Medan, Kamis, 31 Oktober 2024. 
 

Baca: Ikut Sosialisasi Salah Satu Paslon, Kadinkes Boyolali Dilaporkan

Dia memastikan bagi pelapor yang memberikan bukti kuat adanya politik uang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga saksi atau pelapor merasa aman dalam mengungkap praktik politik uang tersebut. 

Selain itu Bawaslu Sumut bersedia untuk membuka ruang diskusi publik melalui media sosial, webinar, atau acara tatap muka di desa atau kelurahan agar masyarakat dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai pentingnya integritas pemilu bebas politik uang.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) ungkap dia selalu diwarnai dengan kekuasaan yang berkaitan dengan politik uang serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Untuk itu Bawaslu mengapresiasi pada seluruh peserta pemilu untuk tidak terlibat politik uang," jelasnya.