Wapres Akui Pemerintah Tak Sanggup Tanggung Biaya Kuliah Rakyat

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengakui mahalnya biaya pendidikan tinggi menjadi tantangan. Padahal, pendidikan tinggi jadi tumpuan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah yang menanggung seluruhnya (biaya pendidikan tinggi) tidak mungkin, belum bisa," ungkap Ma’ruf, Rabu, 22 Mei 2024.

Wapres menilai polemik tingginya biaya kuliah harus dicari jalan keluar bersama. Menurut dia, salah satu yang harus dilakukan yakni pembagian pembiayaan yang proporsional agar uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri tidak terlalu membebani mahasiswa. 

"Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," ujarnya.

Ma’ruf menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan. Perguruan tinggi dinilai perlu diberi advokasi agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. 

"Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya (mengejar bebasnya). Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini, karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak. Itu juga tidak fair," tuturnya.
 

Baca juga: Wapres Minta Pemda Optimalkan Sistem Keuangan Syariah

Wapres menyatakan distribusi biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Solusinya, menurut Wapres, ada pembagian yang proporsional. Ma’ruf meyakini persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan bisa dijalankan dengan benar.

"Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian," paparnya.