NasDem Persilakan KPK Buktikan Aliran Dana ke Partai

Jakarta: Partai NasDem mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan aliran dana ke partai. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mempersilakan KPK mengecek rekening partai.

"Silakan periksa rekening partai NasDem adakah adakah uang dari orang luar terhadap partai NasDem," kata Ahmad Ali di Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2023.

Dia menyoroti sikap KPK yang menyebut nama partai terkait aliran uang yang diduga hasil rasuah. Padahal, sebelumnya tak pernah KPK melakukan hal itu, hanya pada perkara yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Ali, publik bisa menilai sikap KPK yang janggal tersebut. Dalam kasus korupsi bansos covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK tidak secara gamblang menyebut nama partai politik. Padahal saat itu tersangka memiliki posisi penting di partainya termasuk mitranya yang juga berasal dari partai yang sama.

"Ini pernyataan yang perlu dibuktikan (aliran ke NasDem). Seperti kasus bansos yang meliabtkan menterinya yang kita tahu menterinya orang penting partai politk termausk mitranya, tapi KPK menjaga etika tidak menybut partai tapi kemarin sebut partai," kata Ali.

Ali menyebut hal ini bukan hal yang mengagetkan bagi partainya. Seharusnya KPK menyampaikan secara gamblang aliran dana yang dimaksud sehingga semua menjadi terang.

"Sebenarnya itu hal yg biasa-biasa saja tapi kenapa tidak disampaikan secara eksplisit soal aliran yang dimaksud. Setahu saya memang pernah memberika sumbangan kepada kegiatan sosial kepada kader partai NasDem tapi tidak dalam bentuk uang saat itu di pulau seribu saat covid-19. Artinya itu bisa saja diseleisik KPK," ungkapnya.

Dia menerangkan bentuk sumbangan yang diberikan dalam program tertentu seperti aktifitas sosial saat pandemi pasti diterima. Namun tidak diketahui dana tersebut berasal.

"Nah itu harusnya disebutkan secara eksplisit oleh KPK. Apakah dana itu dari CSR atau dana lainnya kami tidak tahu. Bahwa dalam penyelidikan umpanya ada aliran uang maka bukan hanya kami disebut tapi dengan partai lain dari hasil korupsi juga harus disebutkan," pungkas Ali.