Dasar Hukum Pembahasan dan Simulasi Makan Siang Gratis Dipertanyakan

Jakarta: Pembahasan dan simulasi makan siang gratis oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan. Sebab, hal tersebut bukan program yang dicanangkan Presiden, melainkan program Prabowo-Gibran.

"Pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa. Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum bukan?" kata capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024.

Pemerintah, kata dia, melakukan hal baik dengan memfasilitasi program calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, pemenang Pilpres 2024 belum diumumkan.

"Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor (misalnya) xyz tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan (misalnya) abcd menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan lalu apa dasarnya?" ujar Anies.
 

Baca: Anies Pertanyakan Etika Pemerintah Bahas Program Prabowo

Anies mencontohkan dirinya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dia melakukan transisi dengan baik melalui proses demokrasi yang konstitusional.

"Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi dimulai, setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum dari KPU baru itu dimulai," jelas Anies.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar simulasi makan siang gratis yang merupakan program andalan Prabowo-Gibran. Simulasi tersebut berlokasi di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan dari simulasi ini, menu yang disediakan oleh pihak sekolah terbilang cukup beragam dan memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan para siswa.

"Menunya cocok, kalori gizinya cukup masuk, dan anak-anak senang," kata dia di lokasi, Kamis, 29 Februari 2024.