Indonesia Dihantam 693 Bencana, Puan Soroti Kerentanan Rakyat

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyoroti tingginya frekuensi bencana alam di Indonesia. Jumlahnya mencapai hampir 700 kejadian dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. 

Puan menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar siklus musiman, melainkan sinyal kuat bahwa masyarakat masih berada dalam kondisi yang sangat rentan. Terutama terhadap bencana yang terus berulang di titik yang sama.

“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” ujar Puan dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
 

Berdasarkan data BNPB, tercatat 693 kejadian bencana alam sejak awal Januari hingga 6 April 2026. Banjir menjadi ancaman tertinggi dengan 329 kejadian (47,5%), disusul cuaca ekstrem sebanyak 206 kejadian, serta karhutla, tanah longsor, hingga gempa bumi. 

Puan menilai sebaran bencana yang semakin luas dan kompleks ini menuntut negara untuk tidak hanya bergerak saat tanggap darurat.

Mantan Menko PMK ini menyebut tantangan terbesar saat ini adalah kemampuan sistem nasional dalam membaca pola kerentanan. Ia mengingatkan bahwa beban terberat masyarakat justru berada pada fase pemulihan, saat akses ekonomi terputus dan fasilitas dasar rusak.

“Tantangan terbesar yang ada adalah bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, namun bagaimana sistem nasional membaca pola kerentanan yang terus muncul di titik-titik yang relatif sama. Yang paling perlu dijaga dalam situasi kebencanaan berulang adalah kemampuan keluarga bertahan setelah bencana berlalu,” tutur Puan.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa statistik mingguan bencana seharusnya menjadi dasar koreksi tajam terhadap kebijakan pembangunan kawasan dan kualitas infrastruktur dasar. Menurutnya, jika suatu wilayah terus mengalami gangguan serupa setiap tahun, maka yang dibutuhkan adalah keberanian memperbaiki sumber masalah secara terukur.


Kerusakan akibat Gempa 7,6 Magnitudo di Sulut-Malut. Foto: Istimewa.

“Setiap kejadian kebencanaan seharusnya dibaca sekaligus sebagai indikator apakah perlindungan dasar terhadap warga sudah cukup kuat atau justru masih sangat bergantung pada respons sesaat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keyakinan bahwa negara bekerja sebelum beban hidup masyarakat bertambah,” ujar Puan.

Selain bencana hidrometeorologi basah, Puan juga memperingatkan pemerintah untuk bersiap menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi memicu kekeringan ekstrem pada musim kemarau mendatang. Ia meminta langkah pengamanan, terutama pada sektor pangan dan ketersediaan air, dilakukan sejak dini sebelum dampak meluas ke masyarakat bawah.

“Tantangan perubahan iklim saat ini menuntut cara kerja negara yang lebih jujur terhadap risiko di mana ancaman sudah dapat diprediksi, sehingga tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” kata Puan.