Kloter Pertama Haji Siap Berangkat, Pelayanan Optimal Mesti Terjaga

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) didorong untuk memastikan seluruh fasilitas jemaah dalam kondisi siap menjelang pemberangkatan kloter pertama pada Selasa, 21 April 2026. Fase awal ini dinilai krusial sebagai penentu kualitas penyelenggaraan haji secara nasional.

“Kloter pertama ini akan menjadi tolok ukur kesiapan layanan secara menyeluruh. Karena itu, kami di Komisi VIII DPR RI mendorong agar Kemenhaj memberikan pelayanan optimal dan memastikan tidak ada kendala baik dari sisi transportasi, akomodasi, maupun layanan kesehatan jemaah,” ujar anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin saat dihubungi, Senin, 20 April 2026.
 

Azis meminta pemerintah memastikan seluruh persiapan teknis telah mencapai finalisasi 100 persen tanpa celah. Politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat III ini menekankan pentingnya orkestrasi yang apik antarpetugas, baik yang bertugas di tanah air maupun di Arab Saudi, guna meminimalisasi kesalahan manajemen yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarpetugas agar proses keberangkatan hingga kedatangan jemaah berjalan lancar. Saya tidak ingin masalah-masalah di pelaksanaan Haji sebelum-sebelumnya terulang di pelaksanaan Haji tahun ini," tegas Azis.

Selain masalah teknis koordinasi, perhatian khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia yang persentasenya cukup besar pada musim haji kali ini. Azis menginstruksikan agar layanan kesehatan dan pendampingan bagi lansia mendapatkan porsi perhatian ekstra sejak dari asrama haji hingga kembali ke tanah air.

“Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Mulai dari proses keberangkatan, selama di tanah suci, hingga kepulangan, semuanya harus mendapatkan perhatian ekstra,” imbuhnya.


Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin. Foto: Metro TV/Andre Septian Yusup.

Komisi VIII DPR memastikan akan terus melakukan pengawasan melekat sebagai mitra kerja pemerintah. Fokus utama pengawasan adalah memastikan jemaah haji Indonesia dapat beribadah sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati bersama.

“Kami ingin memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan tanpa dibebani persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” kata Azis.