29 SD Negeri di Kota Malang Krisis Siswa Baru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya

Malang: Puluhan Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan mengalami krisis jumlah siswa pada tahun ajaran baru 2026/2027. Kondisi ini langsung memicu perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang terkait pemerataan akses pendidikan dasar di wilayah tersebut.

Berdasarkan data terbaru Disdikbud, tercatat sebanyak 29 SD negeri, atau sekitar 15 persen dari total 195 sekolah di Kota Malang mengalami kekurangan murid baru. Menariknya, fenomena ini dinilai bukan disebabkan oleh perpindahan minat siswa ke sekolah swasta, melainkan karena adanya pergeseran demografi di tengah masyarakat.

"Faktornya karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Sekarang anak usia SD kan juga sudah berkurang. Bukan karena memilih di sekolah swasta," ungkap Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, Rabu, 15 Juli 2026.

Lebih lanjut, Disdikbud Kota Malang telah memetakan sebaran sekolah yang sepi peminat tersebut. Mayoritas SD negeri yang terdampak berada di kawasan pinggiran atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Meski demikian, beberapa sekolah yang berlokasi lebih dekat ke tengah kota juga tidak luput dari minimnya jumlah pendaftar tahun ini.

"Mayoritas di pinggiran, perbatasan antara kabupaten dengan Kota Malang. Ada yang di sana, ada di Bandulan, Mulyorejo, kalau yang di sini ada di Tasikmadu, juga Jatimulyo," urai Suwarjana.

Kondisi paling memprihatinkan ditemukan di wilayah Jatimulyo dan Tasikmadu. Di kawasan tersebut, jumlah siswa baru yang mendaftar sangat minim. Suwarjana bahkan menyebutkan angka pendaftar di titik-titik tersebut jauh dari kuota satu kelas ideal.

"Kalau yang sedikit muridnya itu di Jatimulyo dan Tasikmadu. Sekitar 6 siswa kalau tidak salah," imbuhnya.

Solusi Jalur Pendaftaran Offline

Guna mengatasi persoalan krisis siswa ini, pihak Disdikbud memberikan kelonggaran regulasi bagi sekolah negeri yang belum memenuhi kuota. Sekolah diperbolehkan untuk membuka jalur pendaftaran secara offline atau luring. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik minat calon siswa dari luar daerah (lintas zonasi administratif) untuk mengisi bangku kosong yang tersedia.

"Untuk pemenuhan siswa yang masih belum terpenuhi bisa dilakukan lewat offline. Contohnya, pendaftaran serentak kemarin kan kalau dari luar kota pasti tidak bisa masuk. Untuk jalur offline ini, pendaftar dari luar Kota Malang bisa masuk untuk memenuhi kuota," jelas Suwarjana.

Ilustrasi. Kondisi ruang Kelas I SDN 4 Seloromo, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Triawati Prihatsari)

Berbeda dengan sekolah negeri yang terikat aturan zonasi dan jadwal serentak, institusi pendidikan dasar swasta di Kota Malang justru tidak mengalami kendala kekurangan siswa pada tahun ajaran ini.

Menurut Suwarjana, keunggulan waktu pendaftaran yang lebih fleksibel dan panjang menjadi kunci keberhasilan sekolah swasta dalam menggaet siswa baru lebih awal dibandingkan sekolah negeri.

"Yang jelas, sekolah swasta itu lebih awal menerimanya, karena memang diperbolehkan. Kalau negeri kan harus serentak (melalui PPDB). Jadi untuk swasta, saya kira tidak ada yang kesulitan," pungkasnya.