Streaming 
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. Foto: tangkapan layar Youtube Metro TV
Anggaran Negara Bisa Lebih Efisien dengan DTSEN dan Desil
Muhamad Marup • 25 August 2026 22:48
Jakarta: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai dapat mendorong penggunaan anggaran negara yang lebih efisien karena program pemerintah memiliki basis data yang terintegrasi dan tervalidasi. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan data yang akurat menjadi kunci agar berbagai program pemerintah tepat sasaran.
"Tepat sasaran itu artinya daya dukung datanya itu sudah tervalidasi dengan baik, itu yang terpenting," ujar Kamrussamad, dalam program Top Economy, Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 21.05 WIB di Metro TV.
Ia menerangkan, penggunaan anggaran negara selama ini mencakup berbagai program seperti subsidi energi, subsidi pangan, dan perlindungan sosial. Seluruh program tersebut membutuhkan basis data yang kuat agar bantuan maupun subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kamrussamad menambahkan, integrasi data dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, petani, masyarakat pedesaan, hingga masyarakat miskin perkotaan, akan membuat jalur distribusi kebijakan lebih efektif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Kalau basis data dibangun dengan pengintegrasian dari masyarakat nelayan, petani, pedesaan, pegunungan, maupun lingkungan kaum miskin kota, maka jalur distribusi kebijakan akan jauh lebih efektif," jelasnya.
.jpg)
Top Economy, Selasa, 25 Agustus 2026. Foto: Metro TV
Ia mengungkapkan, pemanfaatan desil juga dapat membantu pemerintah memitigasi kesalahan dalam pemberian subsidi. Misalnya, masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kategori penerima subsidi dapat memperoleh informasi lebih awal sehingga memiliki waktu untuk menyesuaikan pengeluaran.
Kamrussamad mengatakan pembaruan data secara berkala juga penting untuk mencegah masyarakat yang kondisi ekonominya sudah meningkat tetap menerima bantuan atau subsidi. Dengan demikian, anggaran dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Ada satu desa di kecamatan Pacet, di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu justru masyarakat lokal di situ yang melaporkan, kok saya masih menerima PKH," katanya.
"Kita mulai menggunakan dalam penyusunan RAPBN tahun ini, tahun 2027, karena ada pemutakhiran setiap 3 bulan," ucapnya.
Akurasi Data
Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan, penggunaan data diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima maupun sasaran program pemerintah. Kesalahan tersebut mencakup inclusion error, yakni ketika pihak yang seharusnya tidak menerima justru masuk sebagai penerima, serta exclusion error, ketika pihak yang seharusnya menerima justru terlewat.Fithra mengakui tidak ada data yang dapat dikatakan 100 persen akurat. Meski begitu, tingkat kesalahan secara statistik harus berada pada batas yang dapat diterima.
"Tidak ada yang datanya 100 persen akurat, tapi setidaknya dalam konteks secara statistik inclusion dan exclusion error-nya itu bisa diterima," jelasnya.