Menko Polkam Sebut Ruang Digital Strategis Bentuk Opini Masyarakat

Jakarta: Ruang digital dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, pola pikir, dan karakter masyarakat. Sehingga, ruang digital perlu dikelola secara bersama.

“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 1 September 2026.

Menurut Djamari, ruang digital juga menjadi medan kritik yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa perlu memiliki kemampuan mengelola arus informasi.

“Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Djamari.

Forum Bakohumas yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, mengusung tema Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) dan Disrupsi Informasi. Kegiatan itu bertujuan membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah di tengah maraknya DFK.

Djamari mengingatkan DFK, narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh banyak beredar di media sosial. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap pola pikir dan karakter masyarakat dalam jangka panjang.

“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” kata Djamari.

Djamari mengingatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap berbagai konten negatif. Sebab, konten negatif dapat memengaruhi karakter bangsa.

“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” ujar Djamari.

Ilustrasi media sosial. Medcom

Menurut dia, kemampuan menghadapi DFK perlu terus diperkuat. Apabila ruang informasi telah dikuasai pihak lain, diperlukan upaya dan sumber daya lebih besar untuk mengembalikan pengaruh tersebut.

“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” kata Djamari.

Djamari mengatakan pengelolaan informasi publik merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan mempertahankan stabilitas nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional.

Oleh karena itu, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi dari fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus menjaga kepercayaan publik. Djamari mengajak pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat memperkuat koordinasi untuk menghadirkan informasi yang benar dan membangun optimisme.

“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” kata Djamari.