Rudianto Lallo Dukung Kapolri Usut Tuntas Dalang Karhutla Kalimantan

Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Polri dinilai tidak sekadar membantu pemadaman, tapi juga melakukan investigasi guna mengusut tuntas penyebab kebakaran.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran dalam merespons karhutla di Kalimantan. Penanganannya memang harus komprehensif, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab," kata Rudianto dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu.

Rudianto menilai gerak cepat Polri sangat penting mengingat karhutla di Kalimantan telah menjadi persoalan serius. Selain merusak ekosistem lingkungan, asap kebakaran juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pemutakhiran data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), berikut adalah dinamika titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan pada pertengahan Agustus 2026:

• 17 Agustus 2026: Terdeteksi 93 titik panas di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Kalimantan Selatan.

• 18 Agustus 2026: Titik panas di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik. Namun, lonjakan terjadi di Kalimantan Tengah (73 titik) dan Kalimantan Selatan (21 titik).

Merespons situasi tersebut, Kapolri memastikan jajarannya telah turun tangan melakukan penyelidikan. Sejumlah orang dilaporkan telah diamankan, sementara proses pendalaman terus dilakukan guna mengungkap keterlibatan pihak lain.

"Kalau memang ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, tentu harus diproses secara tegas dan transparan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban," tegas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I tersebut.

Operasi Terpadu dan Penegakan Hukum

Saat ini, pemerintah telah memperkuat operasi terpadu penanganan karhutla di Kalimantan. Kemenhut mencatat sebanyak 12.880 personel gabungan dari berbagai unsur telah diterjunkan.

Selain pemadaman darat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyiagakan dukungan udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di enam provinsi prioritas rawan karhutla. Terkait hal ini, Rudianto mendorong Polri untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Kemenhut, dan BNPB.


Ilustrasi: Satgas Darat berjibaku memadamkan api di lahan gambut di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa, 25 Agustus 2026. ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Ia berharap penegakan hukum dapat berjalan profesional dan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.

"Polri harus mengusut tuntas berdasarkan alat bukti. Jika ada pihak yang terbukti memberi perintah, memfasilitasi, atau mencari keuntungan dari pembakaran lahan, mereka harus diproses sesuai ketentuan hukum," desak Rudianto.

Apresiasi dari Komisi III DPR ini selaras dengan perhatian serius pemerintah pusat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah turun langsung ke Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, guna memimpin sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan serentak.