22 Ribu Warga Tinggalkan Jakarta, Legislator: Momentum Menyeimbangkan Kota

Jakarta: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyoroti data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mencatat 22.617 warga DKI, memilih pindah ke luar kota pasca Idulfitri 2026. Angka itu hampir dua kali lipat dibanding jumlah pendatang baru yakni 12.766 jiwa.

Ia menilai fenomena tersebut menjadi sinyal perubahan pola mobilitas penduduk sekaligus kesadaran atas kondisi Jakarta yang semakin padat dan mahal. Menurutnya, ibu kota kini tidak lagi ideal menampung lonjakan penduduk tanpa kesiapan ekonomi yang matang.

“Ya, kami sangat menghargai apabila pendatang ke Jakarta untuk mengadu nasib terus kemudian tidak berhasil, ya harusnya kembali. Jangan sampai juga artinya memberatkan dirinya dia, juga memberatkan pemerintah daerah,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menegaskan, Jakarta tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin datang dan berkontribusi. Namun, kedatangan itu harus dibarengi kesiapan kerja dan kemampuan bertahan di tengah tingginya biaya hidup.
 

“Kalau dia datang terus dia sudah menyerah, pulang kembali, ya itu memang jalan yang terbaik daripada di Jakarta terlunta-lunta, jadi juga termasuk meresahkan pemerintah daerah dan mengganggu ketertiban umum,” kata Politikus Gerindra itu.

Inggard menilai berkurangnya minat masyarakat datang ke Jakarta merupakan hal yang wajar. Selama ini, aktivitas ekonomi dan investasi dinilai terlalu terkonsentrasi di ibu kota sehingga memicu kepadatan berlebih.

“Kalau menurut saya memang selama ini kan padat modalnya sudah di Jakarta. Kalau sudah padat, disesakin terus kan enggak bagus, overload. Jadi memang harus kembali membangun daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Fenomena meningkatnya warga keluar Jakarta, lanjut dia, justru bisa menjadi momentum menyeimbangkan beban kota. Kondisi ini dinilai positif karena dapat mengurangi tekanan kepadatan yang selama ini terjadi.

“Justru mereka sudah sadar, bahwasanya terjadi overload. Dengan kepulangan mereka justru menimbulkan efek positif, sehingga kita tidak terbebani. Jakarta yang sudah overload,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui tingginya biaya hidup, terutama harga hunian, menjadi tantangan utama bagi masyarakat. Kondisi itu membuat Jakarta semakin selektif dan tidak ramah bagi mereka yang datang tanpa persiapan.

“Kalau cuma mengadu nasib doang itu yang menjadi beban, ya karena belum tentu mendapat lapangan pekerjaan, belum lagi mendapat rumah tinggal. Kan semua serba mahal,” katanya. 

Sebelumnya, Dukcapil mencatat sebanyak 22.617 jiwa warga DKI memilih pindah ke luar kota pada periode yang sama hampir dua kali lipat dibanding jumlah pendatang baru.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto fenomena ini sekaligus mencerminkan gejala deurbanisasi, yakni pergeseran penduduk dari pusat kota ke wilayah penyangga. 


Ilustrasi DKI Jakarta. Foto: Dok Metrotvnews

Kondisi tersebut, menurut Denny, bukan berarti Jakarta kehilangan daya tarik, melainkan terjadi perubahan pola hunian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Faktor biaya hidup yang kian tinggi turut menjadi pemicu. Warga usia produktif yang mendominasi hingga 71,57 persen dengan asumsi berpenghasilan rendah (64,53 persen), memilih berpindah dengan alasan utama perumahan,” bebernya.

Selain itu, kualitas hidup di Jakarta yang dihadapkan pada persoalan polusi udara, kemacetan, dan risiko banjir juga mendorong warga mencari alternatif hunian yang lebih layak di daerah sekitar, meski tetap terhubung dengan transportasi publik seperti LRT, MRT, dan KRL.