Editorial MI: Ujian Integritas di Seleksi PTN

JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan. Namun, setiap tahun pula, di balik semangat itu, muncul bayangan gelap yang terus berulang, kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT).

Alih-alih hilang atau berkurang, praktik kecurangan justru semakin canggih, terorganisasi, dan masif. Termasuk pada pelaksanaan UTBK tahun ini, bayangan itu bukannya kian redup, malah semakin terang. Panitia telah memetakan 2.940 data anomali peserta yang berpotensi melakukan kecurangan, bahkan sebelum ujian dimulai.

Angka itu bukan sekadar statistik. Angka itu adalah cerminan dari betapa rapuhnya sistem integritas dalam proses seleksi masuk pendidikan tinggi. Itu terbukti pada pelaksanaan ujian, panitia menemukan banyak kecurangan yang dilakukan peserta ujian. Mulai dari pemalsuan data, rekayasa foto, penggunaan alat bantu ilegal, hingga praktik perjokian.

Kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2026 bukan melulu cerita tentang siswa yang membawa contekan. Ini adalah tentang sindikat terorganisasi yang bekerja dengan perencanaan matang, teknologi mutakhir, dan jaringan yang sengaja dirancang agar sulit dilacak.

Modus yang digunakan pun tidak lagi sederhana. Teknologi turut dimanfaatkan untuk memfasilitasi kecurangan. Dalam beberapa kasus, peserta menggunakan alat komunikasi tersembunyi, termasuk perangkat elektronik yang ditanam di dalam telinga untuk menerima jawaban secara real-time.

Ilustrasi SNPMB. Foto: Isitimewa.

Selain itu, ada pula upaya manipulasi identitas melalui modifikasi foto untuk mengelabui sistem verifikasi wajah (face recognition). Fenomena ini menegaskan bahwa kecurangan dalam UTBK telah bertransformasi dari tindakan individual menjadi praktik yang sistemik.

Praktik perjokian masih menjadi pola klasik, tetapi kini dilakukan dengan teknik yang lebih sistematis, seperti satu orang menggunakan dua identitas berbeda untuk mengikuti ujian lintas tahun. Bahkan, terdapat indikasi keterlibatan sindikat yang menawarkan jasa kelulusan dengan imbalan tertentu.

Fakta yang mesti dipahami bahwa menurut temuan panitia UTBK, di balik seorang joki yang tertangkap, terdapat setidaknya dua lapisan koordinator di atasnya yang mengendalikan operasi. Para joki direkrut, dipertemukan dengan koordinator dan sengaja tidak saling mengenal satu sama lain. Itu sudah seperti pola yang dipakai jaringan kriminal untuk memutus rantai jika salah satu tertangkap. Namun, persoalan UTBK tidak boleh direduksi hanya pada upaya menangkap pelaku. Persoalannya lebih besar daripada itu. Kecurangan dalam UTBK tidak bisa dianggap sebatas pelanggaran aturan teknis, tetapi mesti diwaspadai sebagai ancaman serius terhadap integritas dan muruah sistem pendidikan nasional.

Ketika kejujuran gagal ditegakkan di pintu masuk perguruan tinggi, maka universitas berisiko menjadi ruang reproduksi ketidakjujuran. Sulit mengharapkan integritas dari individu yang sejak awal memperoleh posisi melalui cara-cara tidak sah. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada dunia kerja dan kepemimpinan nasional.

Jika sejak awal masuk perguruan tinggi saja sudah terbiasa curang, besar kemungkinan kebiasaan itu bakal terbawa ke jenjang yang lebih tinggi. Kekhawatiran itu bukan hiperbola. Ini logika kausal yang sederhana tapi mengerikan. Apabila kejujuran tidak bisa ditegakkan sejak pintu masuk kampus, sulit mengharapkan terjaganya integritas di ruang operasi, di kursi hakim, di meja direksi, atau di podium kepemimpinan negeri ini di masa depan.