Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan

Diskusi bertajuk A Decade of Landscapes Partnerships: Learnings, Replication and Scaling di Benelux–EIB Pavilion. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye. I

Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan

Whisnu Mardiansyah • 18 November 2026 08:49

Jakarta: Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kemitraan lanskap untuk menyelaraskan perlindungan hutan dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang layak secara ekonomi, diterima masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk A Decade of Landscapes Partnerships: Learnings, Replication and Scaling di Benelux–EIB Pavilion. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.

“Kemitraan lanskap merupakan jembatan penting antara komitmen kehutanan nasional dan pelaksanaan di lapangan. Melalui kemitraan ini, pemerintah, masyarakat, petani, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja dalam satu agenda bersama untuk melindungi hutan, memperkuat produksi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ristianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu, 18 November 2026.

Forum tersebut membahas pengalaman selama satu dekade dalam pengembangan kemitraan lanskap yang difasilitasi IDH bersama sejumlah mitra di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Pembahasan mencakup faktor pendukung keberhasilan, peluang penerapan di wilayah lain, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dan pembiayaan jangka panjang.

Ristianto menjelaskan perlindungan hutan, kegiatan pertanian, dan mata pencaharian masyarakat merupakan aspek yang saling berkaitan dalam suatu bentang alam. Melalui kemitraan lanskap, berbagai pihak dapat menyepakati prioritas bersama, membagi tanggung jawab, serta menyelaraskan program lintas sektor dengan rencana pembangunan daerah.
 


Pengalaman Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu contoh pembelajaran Indonesia yang dibahas dalam forum tersebut. Kerja sama di tingkat kabupaten memperlihatkan pentingnya membangun kepercayaan antarmitra, memperkuat kepemimpinan pemerintah, serta membentuk kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Pengalaman itu juga menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi dalam mendukung perlindungan Ekosistem Leuser.

“Perluasan kemitraan harus bertumpu pada kelembagaan lokal yang kredibel dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berperan menghubungkan capaian di lapangan dengan perencanaan pembangunan, menjaga kesinambungan, serta memastikan masyarakat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh manfaat,” jelasnya.

Dalam upaya memperluas manfaat kemitraan lanskap, Kementerian Kehutanan menyoroti tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni komitmen jangka panjang dunia usaha, dukungan pembiayaan yang saling melengkapi, serta kesesuaian program dengan prioritas dan sistem pemerintahan.


Ilustrasi Badak Jawa. Foto: Dok. WWF Indonesia.


Keterlibatan dunia usaha diharapkan diwujudkan melalui dukungan kepada petani kecil, peningkatan ketertelusuran rantai pasok, serta kontribusi terhadap perlindungan dan pemulihan hutan. Kolaborasi antarpihak juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas dukungan, dan memperluas akses produsen kecil terhadap berbagai inisiatif.

Dari sisi pendanaan, hibah dinilai dapat membantu penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kualitas data, pembangunan kepercayaan, dan perluasan partisipasi masyarakat. Sementara itu, investasi komersial dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang layak serta praktik produksi berkelanjutan.

Kedua sumber pembiayaan tersebut perlu memiliki pembagian peran yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi setiap wilayah.

Perluasan kemitraan juga perlu menghubungkan program di tingkat kabupaten dengan perencanaan provinsi dan target kehutanan nasional. Sejumlah agenda yang dapat didukung melalui pendekatan tersebut meliputi perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Menurut Kementerian Kehutanan, keberhasilan kemitraan lanskap perlu dinilai berdasarkan kondisi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas tata kelola lokal. Pemantauan secara transparan serta kejelasan mekanisme pembagian manfaat juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama.

“Dalam tiga tahun ke depan, kita perlu memperluas kemitraan lanskap yang dipimpin oleh para pemangku kepentingan lokal untuk mendorong kegiatan yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial, dan lestari secara ekologi, dengan dukungan pembiayaan jangka panjang serta keselarasan dengan prioritas provinsi dan nasional,” tegas Ristianto.

Kementerian Kehutanan menyatakan Indonesia terbuka untuk memperkuat kolaborasi kemitraan lanskap dari tingkat tapak hingga kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mitra lokal dalam mengelola pembangunan wilayah sekaligus menjaga kelestarian hutan.

(Whisnu M)