Pengembangan Profesi Advokat Diperkuat lewat Teknologi AI

Jakarta: Pengembangan profesi advokat melalui pendidikan khusus diperkuat. Hal ini melalui pengujian kompetensi, pembinaan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

"Teknologi kami tempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan konsistensi, dokumentasi, dan kualitas proses pembelajaran, bukan menggantikan penilaian manusia sepenuhnya," kata Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Advokat Profesional dan Independen Republik Indonesia (PAPIRI) , Fendi Darmawan, dikutip melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.

PAPIRI menghadirkan Platform Digital PAPIRI sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan, pengujian, pembinaan, hingga pemetaan karier. Inovasi utamanya adalah PAPIRI COMPASS (Competency Mapping and Professional Success System) untuk mengevaluasi kesiapan profesi melalui analisis data pembelajaran.

Kurikulum PKPA dirancang dalam enam modul (18 sesi) yang mencakup hukum substantif, etika profesi, teknik litigasi, hingga penyusunan dokumen hukum. Sementara sistem Ujian Profesi Advokat (UPA) mencakup sekitar 180 soal pilihan ganda dan 12 soal esai dengan standar kelulusan minimal nilai 70.
 

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAPIRI, Mulyadi, mengatakan bahwa calon advokat tidak boleh hanya mempertimbangkan kemudahan pendaftaran atau biaya pendidikan. Legalitas organisasi harus dipertanggungjawabkan

"Legalitas organisasi, struktur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan hal mendasar,” ujar Mulyadi.

PAPIRI memiliki landasan kelembagaan melalui Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 14 tanggal 8 April 2026 dan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0003411.AH.01.07.TAHUN 2026 tertanggal 23 April 2026. Organisasi ini menjalankan fungsi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), UPA, pembinaan magang, hingga fasilitasi penyumpahan advokat melalui koordinasi dengan berbagai Pengadilan Tinggi.

Dalam pengembangannya, PAPIRI menggandeng sejumlah akademisi dan tokoh hukum berpengalaman. Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus mantan Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum (2016–2022), Henry Subiakto, didapuk sebagai Dewan Penasihat. 

Sementara itu, purnawirawan Brigjen TNI AD sekaligus mantan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, I Made Kantikha, menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Orientasi Kualitas dan Kekayaan Intelektual

Ilustrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Foto: Metrotvnews.com.

Pentingnya kualitas pendidikan turut ditegaskan Dewan Penasihat PAPIRI sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Hilman Syahrial Haq. Menurut Hilman, organisasi profesi memikul tanggung jawab moral dan akademik dalam mencetak praktisi hukum yang kompeten.

“Kualitas advokat berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat. Karena itu, pendidikan profesi tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif atau kelulusan ujian, tetapi harus membentuk karakter, ketajaman berpikir hukum, keterampilan profesional, dan integritas,” ungkap Hilman.

Sebagai langkah perlindungan aset inovasi, PAPIRI juga telah mencatatkan hak cipta Platform Digital PAPIRI, mendaftarkan merek organisasi, serta mengajukan permohonan paten untuk teknologi PAPIRI COMPASS. 

Melalui ekosistem ini, PAPIRI menegaskan keberhasilan organisasi tidak sekadar diukur dari jumlah anggota, melainkan dari kompetensi dan kontribusi nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.