Jadi Pilar Penegakan Hukum, Advokat Harus Berani Bersikap Independen

Jakarta: Advokat diingatkan agar tidak boleh menggunakan profesinya untuk menbenarkan perbuatan salah. Advokat harus berani bersikap independen untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Advokat bukan pelengkap dalam sistem peradilan. Advokat adalah salah satu pilar penegakan hukum," ujar Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Harris Arthur Hedar dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Sabtu, 7 November 2026.

Hal ini disampaikan Harris dalam pelantikan kepengurusan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Provinsi Maluku, Ambon, Jumat malam, 6 November 2026. Harris mengatakan para advokat tidak boleh menggunakan profesinya untuk membenarkan perbuatan salah.

Harris menekankan akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan ekonomi di wilayah kepulauan Maluku, harus tersedia.

Dia berharap kehadiran empat DPD Peradi Profesional dapat memperluas jangkauan pelayanan dan penguatan kapasitas advokat di daerah. Menurut dia, masyarakat Maluku memiliki warisan nilai persaudaraan yang kuat, termasuk semangat pela gandong, yang mengajarkan kebersamaan dan saling menjaga.

Nilai dalam semangat pela gandong tersebut harus tercermin dalam sikap para advokat, yakni tegas dalam prinsip hukum, tetapi tetap menjunjung martabat manusia dan persaudaraan.

"Di Maluku kami mengenal semangat hidup orang basudara. Saya ingin semangat itu menjadi kekuatan pengurus, yaitu bersatu menjaga kehormatan profesi, tidak saling menjatuhkan, dan hadir ketika masyarakat membutuhkan keadilan," tutur Harris.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional Harris Arthur Hedar (depan kiri) dalam pelantikan kepengurusan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Provinsi Maluku, Ambon, Jumat malam (6/11/2026). (ANTARA/HO-Peradi Prof)

Dia juga mengingatkan seluruh pengurus yang baru dilantik agar tidak menjadikan organisasi sebagai tempat mencari kedudukan, tetapi sebagai wadah pengabdian, pembinaan, dan perlindungan profesi.

Harris meminta seluruh jajaran DPD segera menyusun program kerja yang terukur, memperkuat pendidikan dan pembinaan profesi, menegakkan disiplin organisasi, serta membangun hubungan kelembagaan yang baik dengan pengadilan, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, tanpa mengorbankan independensi advokat.

Ukuran keberhasilan pengurus, kata Harris, bukan dari banyaknya acara yang diselenggarakan, melainkan seberapa besar manfaat dirasakan anggota dan masyarakat.

"Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jaga nama baik organisasi karena kepercayaan tidak diperoleh melalui jabatan, tetapi melalui tindakan," ungkap Harris.

Sebanyak empat kepengurusan yang dilantik meliputi DPD Peradi Profesional Kota Ambon, DPD Peradi Profesional Kota Saumlaki, DPD Peradi Profesional Maluku Tenggara, dan DPD Peradi Profesional Seram Raya.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan pimpinan lembaga penegak hukum menjadi bagian penting.

Pelantikan tersebut menandai penguatan organisasi advokat di Maluku sekaligus menegaskan komitmen organisasi advokat untuk membangun profesi yang mandiri, berintegritas, dan berpihak pada tegaknya hukum serta keadilan.