Rachmat Gobel Ingatkan Program Rumah Gratis Perhatikan Aspek Lingkungan

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan program pemerintah yang menyediakan rumah murah dan gratis memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan sosial. 

Pemerintah mencanangkan akan membangun tiga juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu satu juta di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di pesisir. Gobel menjelaskan di tengah upaya menyediakan rumah sebanyak-banyaknya, ia mengingatkan agar dari awal dipikirkan kualitas dan daya dukung lingkungannya. 

Ia mengatakan rumah tersebut jangan dibangun di tanah produktif, seperti di persawahan dan di pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan. Kedua, jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen. Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama. Keempat, pembangunan kawasan permukiman harus berkonsep ramah lingkungan dan ramah sosial. 

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial. Sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel, melalui keterangannya, Minggu, 19 Januari 2025.
 
Gobel mengatakan, saat ini masih terdapat 9,36% penduduk di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 25,9 juta orang. Dari data BPS terungkap masih ada 15,21% penduduk yang belum memiliki rumah. Sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia sekitar 70,628 juta. 
 

Baca juga:  Pelaku Pemagaran Laut di Bekasi Diingatkan Patuhi Aturan

Jika satu rumah untuk tiap rumah tangga, maka angka 15,21% yang belum memiliki rumah adalah 10,74 juta keluarga. Namun demikian pihak REI menyatakan yang belum memiliki rumah sekitar 25 juta keluarga.

“Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah dan negara harus bertanggung jawab untuk itu,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah mengalokasikan dukungan pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun untuk fasilitas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan dukungan melalui Tapera pada 2025.

“Masih butuh dana lebih besar lagi untuk mencapai tiga juta rumah. Karena itu, pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyediakan rumah sebanyak itu. Butuh partisipasi semua pihak, terutama investasi dari sektor swasta nasional maupun asing. Untuk itu, Indonesia menyambut baik prakarsa Jepang untuk membantu Indonesia di sektor perumahan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang ini juga mengungkapkan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota yang berkelanjutan untuk Indonesia.

“Ada spirit yang diringkas dalam frasa Japan Technology and Japan Quality. Jepang siap mendukung program Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah,” ungkap Mantan Menteri Perdagangan tersebut.