OKI Kecam Upaya Legalisasi Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Jeddah: Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras keputusan kabinet keamanan Israel yang menyetujui rencana pemisahan 13 permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Mengutip dari The Peninsula, Senin, 24 Maret 2025, langkah tersebut dinilai sebagai upaya awal untuk melegalkan permukiman kolonial yang jelas melanggar hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan resmi pada Minggu 23 Maret 2025, OKI memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh pembentukan badan swasta Israel yang bertujuan memindahkan warga Palestina di bawah dalih "keberangkatan sukarela". 

OKI menegaskan penolakannya terhadap segala upaya pengusiran paksa rakyat Palestina, baik secara individu maupun kolektif, di dalam atau di luar wilayah mereka. Organisasi tersebut menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan berbagai resolusi PBB yang relevan.

OKI juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk memikul tanggung jawab dalam menghadapi kejahatan Israel. Tindakan tersebut mencakup genosida, pembangunan permukiman kolonial, penghancuran rumah, pengusiran paksa, serta upaya Israel untuk memaksakan kedaulatan atas wilayah Palestina.

"Komunitas internasional harus mengambil langkah tegas, termasuk menjatuhkan sanksi internasional yang bersifat mengikat kepada Israel sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terus berlanjut," tegas OKI.

Lebih lanjut, OKI menegaskan kembali pentingnya mendukung upaya untuk mewujudkan solusi dua negara, yang dianggap sebagai jalan utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Israel Bangun Permukiman Baru di Tepi Barat, Eskalasi Kian Meningkat