Polisi Beberkan Peran Kades-Sekdes Kohod dalam Kasus Pagar Laut Tangerang

Jakarta: Polri membeberkan peran Kepala Desa Kohod Arsin hingga Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dalam kasus pagar laut Tangerang. Mereka terbukti bermufakat jahat memalsukan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) bersama dua tersangka lainnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan dari hasil pemeriksaan, keempat tersangka bersama-sama memalsukan dokumen girik, dan surat penguasaan fisik bidang tanah. Kemudian, memalsukan surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, hingga surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari Warga Desa Kohod.

"Dan dokumen lain yang dibuat Kades dan Sekdes sejak Desember 2023 sampai November 2024," kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.

Djuhandani mengatakan pelbagai dokumen yang dipalsukan itu kemudian digunakan keempatnya untuk mengajukan permohonan pengukuran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Kemudian, permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kab Tangerang.

"Hingga terbitlah 260 SHM atas nama Warga Kohod," beber Djuhandani.

Sebanyak dua tersangka lainnya ialah selaku penerima kuasa dari Desa Kohod berinisial SP dan CE. Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dengan motif ekonomi.

Namun, penyidik masih mengembangkan motif ekonomi tersebut. Termasuk, jumlah uang yang didapatkan dari pemalsuan dokumen .

"Belum bisa uji lebih lanjut, karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda, saling melempar. Nah, tentu saja nanti kita dari pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui," terang jenderal polisi bintang satu itu.
 

Baca Juga:  Ini Motif Kades-Sekdes Kohod Palsukan SHGB Pagar Laut Tangerang

Total ada empat tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara hari ini.

Setelah penetapan tersangka ini, penyidik melengkapi administrasi penyidikan. Kemudian, penyidik akan melayangkan panggilan pemeriksaan lanjutan kepada keempat tersangka.

Polri telah melakukan cegah dan tangkal (cekal) berkoordinasi dengan Imigrasi. Pencegahan dilakukan agar mereka tidak melarikan diri.

Para tersangka diduga melanggar tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan. Sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55-56 KUHP.