Pemprov DKI Didorong Mempercepat Program Hunian Layak dan Terjangkau

Jakarta: DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempercepat program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diminta menjadi prioritas utama dalam Rapat Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. 

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Desie Christyana Sari menilai Pemprov DKI tidak boleh menunda lagi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat kepemilikan rumah di Jakarta hanya sekitar 56,6 persen, terendah secara nasional. Kondisi ini menunjukkan masih banyak warga yang kesulitan memiliki hunian sendiri.

"Meskipun Pemprov telah membangun lebih dari 33.800 unit Rusunawa, angka ini jelas belum mencukupi untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian layak," ujar Desie dalam rapat paripurna, dikutip Rabu, 10 September 2025.

Menurut Desie, pemenuhan hunian layak juga bisa kebut melalui percepatan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) serta membuka skema kemitraan dengan BUMD, BUMN, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk menambah pasokan hunian terjangkau di Jakarta.

"Dengan perencanaan yang jelas dan tata kelola anggaran yang akuntabel, RAPBD 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak MBR sekaligus memperbaiki kualitas permukiman Jakarta. Hunian layak adalah fondasi kesejahteraan, dan itu harus diwujudkan tanpa kompromi," beber Desie.
 

Baca juga: Warga Jakarta Diajak Memanfaatkan KUR Perumahan

Kebijakan pembatasan masa tinggal juga perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. "Hunian rakyat harus fleksibel, jangan justru menjadi beban bagi mereka yang sudah kesulitan secara ekonomi," tegas Desie.

Selain pembangunan, aspek pemeliharaan tak boleh diabaikan. Fasilitas di rumah susun seperti sanitasi, air bersih, hingga ruang komunal, harus dirawat dengan baik. Desie menekankan pentingnya menjadikan Rusunawa sebagai pusat pemberdayaan keluarga. 

"Rusun tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga ruang tumbuh. Harus ada pelatihan keterampilan, pembinaan UMKM, hingga layanan sosial yang bisa mengangkat kualitas hidup penghuni," pungkas Desie.