Iran Berniat untuk Keluar dari Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir

Teheran: Pemerintah Iran menyatakan bahwa parlemen tengah menyiapkan rancangan undang-undang untuk menarik diri dari Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT), di tengah eskalasi konflik dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Senin, 16 Juni 2025.

"Mengingat perkembangan terakhir, kami akan mengambil keputusan yang sesuai. Pemerintah harus melaksanakan undang-undang yang disahkan parlemen, dan usulan ini sedang disiapkan. Kami akan berkoordinasi dalam tahap-tahap berikutnya dengan parlemen," ujar Baghaei, Teheran, 16 Juni 2025.

NPT adalah perjanjian internasional multilateral yang mulai berlaku sejak 1970 dan saat ini menjadi salah satu landasan utama dalam rezim nonproliferasi global. Iran sebelumnya telah meratifikasi NPT pada di tahun yang sama ketika perjanjian itu berlaku. 

Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, mempromosikan pelucutan senjata secara global, serta menjamin hak setiap negara untuk mengembangkan dan menggunakan energi nuklir secara damai.

Sebagai bagian dari kesepakatan, negara-negara non-nuklir berjanji untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir, sementara negara-negara pemilik senjata nuklir setuju untuk bergerak menuju perlucutan senjata.
 

Baca Juga: Tinggalkan Pertemuan G7 Lebih Awal, Trump Desak Semua Warga untuk Evakuasi Teheran

Seluruh aktivitas nuklir di bawah perjanjian ini diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan kembali bahwa senjata nuklir bertentangan dengan fatwa agama yang dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Namun, ia menekankan bahwa serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran tidak dapat dibiarkan tanpa respons.

Menurut Baghaei, serangan Israel itu terjadi setelah disahkannya resolusi IAEA yang menyudutkan Iran.

“Mereka yang memilih mendukung resolusi tersebut telah menyiapkan panggung bagi serangan ini,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa serangan tersebut akan berdampak pada keputusan strategis pemerintah Iran.

Iran menuding bahwa Israel, yang bukan anggota NPT, menggunakan kekuatan militer secara sepihak untuk menggagalkan program nuklir Iran yang diklaim bersifat damai.

"Rezim Zionis (Israel) adalah satu-satunya pemilik senjata pemusnah massal di kawasan," ucap Baghaei.

Sementara itu, media pemerintah Iran menyebutkan bahwa belum ada keputusan akhir yang diambil parlemen. 

Seorang anggota parlemen mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang tersebut masih berada dalam tahap awal proses legislasi.