Massa dari P3JB melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung. MTVN/Aditya Prakasa
Bandung: Massa yang tergabung dalam forum Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 21 Juli 2025. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour siswa keluar provinsi.
Koordinator Aksi Solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja, mengatakan massa menuntut agar Dedi Mulyadi mencabut Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA, tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Mereka menilai aturan tersebut telah merugikan.
“Tuntutan kita itu hanya satu. Ya, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat. Itu tuntutannya. Hanya satu,” ujarnya saat dijumpai di lokasi aksi.
Dalam poin 3 SE itu menyebutkan bahwa ‘Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua’. Herdi menilai kebijakan itu berpotensi mengancam kelangsungan usaha orang-orang yang bergelut di bidang pariwisata, mulai dari penyedia transportasi hingga pelaku UMKM di kawasan wisata.
“Ya, karena contohnya para sopir, para helper di PO-PO bus, di unit-unit bus. Mereka mendapatkan upah jika ada order, ada pesanan. Tapi kalau tidak ada order jalan ya mereka tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan pemasukan,” kata dia.
Herdi memperkirakan, pihak penyedia bus pariwisata bisa mengantongi pendapatan kotor hingga Rp80 juta per bulan untuk 1 unit bus sebelum ada larangan study tour. Tapi setelah adanya larangan itu, pendapat ini menurun hingga 60 persen.
Dengan turunnya pendapatan, Herdi menyebut pihak penyedia transportasi wisata kewalahan untuk memenuhi operasional terhadap bisnis yang mereka punya.
“Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan. Tentu saja enggak bisa. Belum lagi dia ada modal-modal usaha dan lain sebagainya,” kata dia.
Kebijakan ini, kata Herdi, dampaknya lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19. Sebab menurutnya, dalam konteks larangan ini pemerintah tidak menyediakan kebijakan yang meringankan beban mereka. Padahal, menurutnya bahwa pendapatan utama sektor pariwisata di Jawa Barat ialah dari
study tour sekolah-sekolah.
“Karena Jabar bukan Bali. Menu utama Bali itu wisatawan asing. Menu utama Jawa Barat itu adalah wisatawan,
study tour, anak-anak sekolah. Yang jumlahnya cukup besar, potensi pasarnya sangat besar,” jelas dia.
Dengan ini, Herdi berharap pihaknya dapat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membahas kebijakan yang dinilai memberatkan pekerja sektor pariwisata di Jawa Barat itu. Ia harap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bisa mencabut kebijakan tersebut.
“Kita satu bulat, satu tekad, kita tuntut Gubernur untuk menghapus. Cabut angka 3 dalam SE Gubernur 45/PK/03.03/Kesra Mei 2025. Cabut angka tiga pelarangan study tour untuk sekolah-sekolah Jawa Barat, Keluar Jawa Barat,” kata dia.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB lingkungan Gedung Sate, telah ramai oleh kerumunan massa. Puluhan bus pariwisata bahkan terparkir di Jalan Diponegoro, membuat jalan tersebut tak bisa dilintasi sementara. Massa aksi kemudian membunyikan klakson telolet dari bus-bus sesekali di sekitar titik aksi sebagai simbol protes.
Streaming