KPK Harap Pemerintah Segera Cari Pengganti Firli dan Ketua Baru

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini hanya dipimpin oleh empat komisioner setelah mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri resmi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah dan DPR diharap segera melakukan dua pembahasan untuk memantapkan posisi petinggi KPK.

“(Pembahasan pertama) pengisian satu orang pimpinan agar pimpinan KPK menjadi lima orang, dengan cara presiden mengusulkan dua orang dari calon 10 pimpinan KPK yang tidak terpilih ke DPR untuk dipilih satu sebagai pimpinan KPK pengganti,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2024.

Ghufron menjelaskan dalam pembahasan pertama, Presiden nantinya akan mengusulkan nama lain pengganti Firli usai keluar dari KPK ke DPR. Nantinya, para legislator akan menggelar fit and proper test untuk memilih komisioner pengganti di Lembaga Antirasuah.

Setelah itu, DPR akan menggelar pembahasan serta uji kelayakan untuk menentukan ketua KPK. Kandidatnya yakni empat komisioner yang tersisa saat ini.
 

Baca juga: Eks Pimpinan KPK: Pedang Pemberantasan Korupsi Ada di Pemerintahan Baru

Pencarian ketua KPK penting dilakukan. Sebab, Nawawi Pomolango statusnya hanya ketua sementara di Lembaga Antirasuah.

“Pimpinan ketua KPK definitif, setelah posisi pimpinan KPK menjadi lima melalui proses di atas, kemudian DPR akan memilih satu diantara lima pimpinan untuk menjadi ketua,” ucap Ghufron.

Penggantian ketua Lembaga Antirasuah baru terjadi pertama kali saat ini setelah penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jika mengacu pada beleid yang ada, DPR nantinya akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan polisi ketua dari lima komisioner KPK yang ada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Surat diteken Presiden pada Kamis, 28 Desember 2023.

"Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu, 27 Desember 2023. 

Ari menjelaskan terdapat tiga pertimbangan bagi Presiden menerbitkan Keppres pemberhentian Firli. Pertama, surat pengunduran diri Firli yang telah diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat, 22 Desember 2023.

Kedua, putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Dan terkahir berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.