ICW Kritik Wacana Penambahan Jumlah Menteri

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi wacana penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Wacana tersebut dinilai untuk kepentingan bagi-bagi jabatan.

Anggota ICW, Seira Tamara, menilai tidak ada urgensi dari penambahan jumlah menteri. Wacana tersebut dinilai hanya untuk menciptakan kabinet yang gemuk tanpa mempertimbangkan kepentingan fundamental untuk melayani warga negaranya.

“Di mana proses pemerintahan ke depan dijalankan bukan berbasis kepentingan dan kemauan untuk membentuk kebijakan yang baik bagi masyarakat. Tetapi hanya untuk mengakomodir jabatan yang bisa dikasihkan pada orang yang sudah masuk ke dalam koalisi, orang yang sudah memberi dukungan sebelumnya,” ucap Seira di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Wacana menggemukkan kabinet itu juga menjadi tanda bahwa dukungan politik untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gratis. Sehingga, ada konsekuensi atau kewajiban bagi yang didukung untuk membalas budi dengan membagikan kursi di pemerintahan.

“Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Karena pada akhirnya kita hidup jadi warga negara yang dipimpin oleh pemerintahan dan rezim yang orang-orangnya tidak duduk di sana berdasarkan kompetensi. Tapi bagi-bagi jabatan saja,” ketus dia.
 

Baca juga: Prabowo Didorong Beri Porsi untuk Oposisi

Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari sebelumnya juga turut mengkritisi terkait wacana penambahan jumlah menteri tersebut. Menurut Feri wacana itu akan membuang-buang anggaran negara dan membuat proses pemerintahan tidak berjalan dengan efektif.

“Apa sebab? Ada dua sebab. Bahwa banyak di antara kementerian itu saling tabrakan satu sama lain. Misalnya saya beri contoh dalam objek yang sama, yang butuh aturan kementerian, misalnya desa, bisa bertemu kementerian desa, kementerian dalam negeri, KLHK, kemendag, kementerian pertanian dan lain-lain,” jelas Feri.

Warga di desa atau penggiat yang mau berbisnis di desa, kata Feri, kerap kebingungan. Sebab, setiap menteri buat aturan yang bertabrakan dengan objek yang akan mereka kelola.

“Orang seluruhnya bingung. Masing-masing menteri bertahan. Jadi kementerian bukan lagi membuat pemerintahan dan tata kelola pemerintahan menjadi efektif, tetapi membuat bingung orang,” ujar Feri.