Pengamat Minta PPATK Diberi Kewenangan Investigasi Judi Online

Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta DPR memberikan kewenangan investigasi judi online kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan begitu, fungsi PPATK tidak hanya melaporkan hasil temuan.

"Jadi, judi online misalnya pemain siapa, daerah mana tinggalnya kan sekarang tinggal di klik KTP-nya melalui NIK, NPWP dia bayar pajak nggak, kan harusnya dia ada datanya, sehingga tidak hanya menyebut angka," kata Trubus kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut Trubus, ketika PPATK menyebut ada 1.000 anggota DPR maupun anggota DPRD bermain judi online, maka PPATK bisa mengejar data orang-orang tersebut. Saat ini, kata dia, DPR malah merahasiakan nama-nama anggota dewan yang bermain perjudian daring.

"Ya akhirnya enggak selesai. Kalau satgas enggak sebut namanya publik enggak akan tahu siapa yang main judi ini. Ini kan selalu di tataran angka-angka doang disebutkan. Jadi enggak sampai ke edukasinya," ungkap Trubus.
 

Baca juga: Pemain Judi Online Didominasi Warga Miskin, Pengamat: Diduga Penerima Bansos

Menurut Trubus, bila ditampilkan nama orangnya akan menimbulkan efek jera. Masyarakat juga tidak akan memilih anggota dewan tersebut di kemudian hari bila kembali mencalonkan diri.

"Jadi kalau PPATK itu oleh DPR diberi penguatan, dikasih kewenangan investigasi, ada dua fungsi PPATK, pencegahan dan penindakan," ucapnya.

Dengan dua fungsi itu, kata dia, bila PPATK menemukan orang bermain judi online langsung bisa memblokir seluruh akses. Akibatnya, orang tersebut tak lagi bisa mengambil uang, belanja, top up dan lain sebagainya.

"Kalau dibuka harus mengurus, dengan urus itu dibuat pakta integritas bahwa saudara tidak lagi bermain judi. Kalau besok diulang lagi baru pidananya," ujar Trubus.