Polri Dorong Kolaborasi Cegah Kekerasan dan Eksploitasi di Sumut

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri, mendorong berbagai stakeholder berkolaborasi mencegah kekerasan dan eksploitasi anak dan perempuan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye “Rise and Speak” di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Polri, kementerian lembaga terkait, serta satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Sumatra Utara. Dir PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah, yang memimpin kegiatan itu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, khususnya di lingkungan pendidikan dan ruang digital.

“Hari ini, saya berdiri bukan hanya sebagai perwakilan institusi Polri, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang prihatin, namun tetap optimis akan masa depan Sumatra Utara yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi,” kata Brigjen Nurul dalam keterangannya, Rabu, 18 Juni 2025.
 

Baca: Polri Telusuri Identitas Anak Ditelantarkan Orang Tua di Kebayoran Lama

Dit PPA-PPO Bareskrim Polri mempunyai program Kampanye Rise and Speak dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Nurul menyebut, kampanye itu sebagai gerakan nasional yang bertujuan membangkitkan kesadaran, keberanian, dan solidaritas dalam menghadapi maraknya kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perdagangan orang.

Polri dipastikan siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat sistem perlindungan korban yang berbasis data, empati, dan keberlanjutan. Sebab, Nurul mengatakan kekerasan seksual tidak lagi mengenal ruang, bisa terjadi di kampus, tempat ibadah, hingga ruang privat.

"Bahkan banyak pelajar dan mahasiswa yang terjerat eksploitasi seksual digital tanpa mereka sadari. Maka pendekatan yang kita lakukan harus kolektif dan berbasis korban,” ujar polisi wanita (polwan) bintang satu kru.

Sementara itu, Asisten Deputi 5/II Pasosaf Kemenko Polhukam selaku anggota Satgas Gakkum Desk PPMI, Marsma TNI Parimeng yang turut hadir menegaskan komitmen pemerintah dalam perlindungan pekerja migran serta pentingnya partisipasi publik.

“Sebagus apapun sistem yang kami bangun, tanpa kepercayaan dan partisipasi masyarakat, semua itu hanya akan menjadi tidak akan menjadi optimal,” tegasnya.

Dengan kegiatan ini diharapkan terbangun kesadaran kolektif serta kolaborasi konkret antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat. Khususnya dalam menciptakan ruang yang aman bagi semua.