Dewan Keamanan PBB Akan Voting Rencana Perdamaian Gaza Senin Besok

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada 17 November besok terkait rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza, setelah berminggu-minggu perdebatan mengenai proposal tersebut dan rencana pengerahan pasukan internasional di wilayah Palestina yang dilanda perang itu.

Resolusi AS mendukung rencana gencatan senjata 20 poin yang diajukan Trump, yang mencakup pembentukan Board of Peace sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin olehnya. Resolusi itu juga memberi mandat pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dengan kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, memastikan keamanan, dan melakukan demilitarisasi wilayah tersebut.

Pasukan ini juga akan bertugas melucuti senjata kelompok pejuang Palestina, Hamas.

Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Washington meningkatkan upaya mendorong konsensus PBB atas rencananya, sementara Rusia mengedarkan proposal tandingan yang menghapus rujukan pada otoritas transisi yang dipimpin Trump serta meminta PBB menyusun opsi terkait pasukan stabilisasi internasional.

AS bersama delapan negara yang terlibat dalam upaya mencapai gencatan senjata, salah satunya Pakistan yang duduk di Dewan Keamanan, menyerukan “adopsi cepat” terhadap draf resolusi terbaru AS oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Melansir dari Hurriyet Daily News, Minggu, 16 November 2025, seorang diplomat mengatakan bahwa draf AS dan proposal Rusia sama-sama diperkirakan akan diajukan untuk pemungutan suara, dengan kemungkinan rencana AS memperoleh sembilan suara yang dibutuhkan untuk lolos, sementara Rusia dan Tiongkok diprediksi memilih abstain daripada menggunakan hak veto.

Bahasa lebih tegas soal negara Palestina

Pernyataan bersama dengan Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Yordania tersebut muncul setelah AS menghadapi keberatan pekan lalu dan merevisi proposalnya untuk memasukkan bahasa yang lebih jelas mengenai penentuan nasib sendiri Palestina.

Draf tersebut kini menyebut bahwa setelah reformasi di Otoritas Palestina dijalankan dengan baik dan rekonstruksi Gaza mencapai kemajuan, maka kondisi “dapat tercipta untuk membuka jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina."

Sementara itu, draf resolusi tandingan Rusia memuat bahasa yang lebih tegas mendukung pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel, serta menekankan bahwa Tepi Barat dan Gaza harus dipersatukan sebagai satu negara di bawah Otoritas Palestina.

Misi Rusia untuk PBB menyatakan langkah ini diambil agar Dewan Keamanan, yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional, “memiliki peran yang semestinya serta alat yang dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan."

Di sisi lain, perubahan nada Washington terkait kenegaraan Palestina memicu reaksi keras dari Israel, dengan sejumlah menteri dan anggota parlemen menyampaikan kritik tajam.

“Israel tidak akan menyetujui pendirian negara teror Palestina di jantung Tanah Israel, yang jaraknya nyaris menyentuh semua pusat populasi dan memiliki kontrol topografis atas wilayah tersebut,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

Baca juga:  Rusia Ajukan Draf Resolusi Sendiri soal Gaza, Tantang Usulan AS