KPK: Korupsi di Sektor Usaha Disorot sejak Era Bung Karno

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut permainan rasuah di sektor usaha bukan hal baru. Kebiasaan buruk itu sudah mendapatkan perhatian pemerintah, bahkan sejak zaman kepemimpinan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

“Sejak masa awal kemerdekaan, Bung Karno sudah menyoroti maraknya korupsi di tubuh pemerintah dan dunia usaha. Bahkan, beliau sampai menetapkan negara dalam keadaan darurat pada 1957 karena situasi tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.

Tak hanya sejak lama, Tanak mengatakan korupsi pada dunia usaha selalu berkembang. Pemberantasan terkait juga dikembangkan, bukan cuma memperbaiki regulasi, termasuk meningkatkan gaji pejabat supaya tak tergoda korupsi.
 

Baca: Kerugian Negara Meledak Jadi Rp1 Triliun di Kasus Taspen

Menurut dia, korupsi di sektor usaha bisa dicegah dengan meningkatkan integritas semua pihak terlibat. Sebab, kata Tanak, korupsi terjadi karena ada sikap rakus yang tertanam dalam diri manusia.

“Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi,” ujar Tanak.

Tanak menegaskan korupsi bukan usaha tambahan pejabat untuk mendapatkan keuntungan. Menurut dia, rasuah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga,” ucap Tanak.

Seluruh pejabat di Indonesia juga diingatkan untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi. Sebab, kata Tanak, mereka dipercaya bekerja, dengan gaji dari uang rakyat.

“Bicara korupsi itu sederhana: jangan manfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, jaga intergitas, dan moralitas. Dan peran Pemda dan DPRD yang bersih serta jujur juga menjadi penting dalam hal ini,” tutur Tanak.