Trump: Mendag AS akan Mempertimbangkan Penggabungan Layanan Pos AS

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Menteri Perdagangan (Mendag) Howard Lutnick akan mempertimbangkan kemungkinan departemen tersebut mengambil alih Layanan Pos AS.

Melansir Xinhua, Sabtu, 22 Februari 2025, Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan di Ruang Oval Gedung Putih.

Media AS sebelumnya melaporkan pemerintahan Trump berencana untuk mengambil alih badan pos tersebut. Trump bersiap untuk membubarkan pimpinan Layanan Pos AS dan menggabungkan badan pos independen tersebut ke dalam pemerintahannya.

The Washington Post melaporkan, hal ini berpotensi mengacaukan penyedia layanan pos berusia 250 tahun dan transaksi e-commerce senilai triliunan dolar.


Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: dok EPA.

 

Baca juga: Indonesia Harus Pintar Tangkap Peluang dari Perang Tarif AS

 

Trump diperkirakan akan memecat anggota dewan pengurus Layanan Pos

Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif minggu ini untuk memecat anggota dewan pengurus Layanan Pos dan menempatkan lembaga tersebut di bawah kendali Departemen Perdagangan, demikian laporan yang mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut.

"Dua miliarder tengah menjalankan rencana mereka, yang dikembangkan di Mar A Lago, untuk mengutamakan pemotongan pajak bagi orang kaya daripada warga Amerika biasa yang bergantung pada Layanan Pos. Jutaan warga Amerika bergantung pada USPS setiap hari untuk mengirimkan surat, obat-obatan, surat suara, dan banyak lagi," kata Demokrat teratas di Komite Pengawasan DPR dan Akuntabilitas Pemerintah, Gerry Connolly, di platform media sosial X.

Selama masa jabatan pertama Trump, ia memiliki hubungan yang tegang dengan Layanan Pos AS. Ia sering mengkritik lembaga tersebut karena tidak efisien dan merugi. 
Selama pemilihan umum 2020, Trump mulai vokal tentang penentangannya terhadap pemungutan suara melalui pos, dengan mengutip klaim penipuan yang tidak berdasar, dan keberhasilan pengiriman surat suara melalui pos memperburuk opini Trump terhadap lembaga tersebut.