Kolaborasi dengan KPK, Mensos Pastikan Penyaluran Bansos Transparan dan Tepat Sasaran

Jakarta: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Implementasi penyaluran bansos dilakukan dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“DTSEN sedang diuji petik di lapangan atau kroscek. Nah ini, kita mau konsultasi dengan KPK supaya nanti akurasi data dan sasaran dapat tepat sasaran,” kata Gus Ipul dilansir dari keterangan resmi, Rabu, 19 Maret 2025. 

Gus Ipul mengatakan hal tersebut dilakukan sejak awal menjabat karena Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran data tunggal yang akurat. Sebagai tindak lanjutnya, dalam tiga bulan terakhir, Badan Pusat Statistik mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, yang menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Ke depan, penyaluran bansos akan mengacu pada DTSEN mulai triwulan kedua tahun ini. Selain itu, kami memperbarui sistem penyaluran, yang tidak lagi berlangsung selama satu tahun penuh, melainkan disesuaikan dengan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali," ujar Gus Ipul.

Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama yang telah terjalin dengan KPK sejak 2020. Kemensos secara konsisten membina kerja sama yang baik bersama KPK dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Kerja sama yang berakhir pada 2025 ini, terbukti meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu,” kata Gus Ipul.
 

Baca Juga:  Bakal Salurkan Bansos Guru Non ASN dan Non Sertifikasi, Kemensos Padankan DTSEN

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut hadir dalam pertemuan ini untuk membahas kerja sama memastikan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan sosial, serta program pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan sektor perumahan menjadi prioritas Presiden Prabowo. Terutama, dalam program pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat miskin ekstrem (Desil 1), miskin (Desil 2), dan rentan (Desil 3) yang terdapat pada DTSEN.

"Kami menyadari bahwa data yang akurat sangat penting dalam memastikan program perumahan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BPS dan KPK agar program ini berjalan dengan kepastian hukum dan transparansi," kata Maruarar.

Dia menekankan rumah subsidi yang menjadi salah satu program andalan pemerintah, juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, perumahan menjadi sektor strategis yang berdampak luas terhadap industri bahan bangunan, tenaga kerja, dan UMKM.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan pertemuan ini sejalan dengan agenda KPK dalam memastikan program pemerintah, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial, tidak disalahgunakan.

"Pencegahan korupsi menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama ini, kami ingin memastikan dana negara tidak masuk ke kantong pribadi atau pihak yang tidak berhak. Transparansi dan akurasi data sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Johanis.

Dengan sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Permukiman, BPS, dan KPK, pemerintah optimistis dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.