Merevitalisasi Koperasi Lewat Pembangunan IKN Nusantara

Jakarta: Anggota Pokja Pemantauan Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Ikhwan Primanda mengatakan hampir 79 tahun Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia masih saja dikuasai korporasi, baik swasta maupun milik pemerintah.
 
Koperasi sebagai perwujudan ekonomi Pancasila belum juga mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang merdeka. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
 
"Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia," ungkap Ikhwan dilansir dari keterangan resmi, Minggu, 28 Juli 2024.
 
"Saya yakin dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Zuivelcooperatie Frieslandcampina U.A. yang memiliki perusahaan consumer goods berbasis susu di 36 negara," tambah dia.
 
Lebih lanjut, menurutnya, konsep hunian Smart-Vertical-Living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan juga pemerintah. Sebanyak 47 tower hunian yang dibangun Kementerian PUPR menghabiskan biaya Rp9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian atau setara Rp3,3 miliar per unit 98 meter persegi.
 
Jika ASN yang pindah sebanyak 118.513 orang, maka biaya pembangunan hunian yang smart-vertical-living itu akan menghabiskan dana sekitar Rp150 triliun sampai Rp390 triliun.
 
Kota Sejong di Korea Selatan bisa menjadi gambaran implementasi dari konsep Smart-Vertical-Living tersebut. Kota Sejong mulai dibangun pada 2011 dan saat ini sudah beroperasi dengan 350 ribuan penghuni tinggal dalam 200 ribuan unit apartemen. Hingga akhir 2023, biaya pembangunan Sejong sudah mencapai USD130 miliar atau setara Rp2.041 triliun.
 
Dengan APBN sekitar Rp16 triliun sampai Rp29 triliun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, maka diperkirakan IKN Nusantara perlu waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong.
 

Baca juga: Mendag Dorong Koperasi Optimalkan Produk Unggulan

 

Mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN

 
Untuk itu, pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.
 
Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Satu hunian modular untuk 80-250 ASN juga bisa dibangun di tengah lahan 6-20 ha.
 
Dalam lima bulan, BUMN Karya bisa menyelesaikan hunian untuk 10 ribuan ASN. "Sehingga 2024 ini jumlah ASN yang dipindahkan bisa sesuai skenario optimis 14 ribuan ASN," ujar dia.
 
Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik 500 meter untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya. Enam orang tukang bisa menyelesaikan pembangunan dua Rumah Sederhana Sehat Instan (RISHA) dalam 7-10 hari atau sama dengan 70 rumah dalam setahun, sehingga diperlukan 1.000-an pekerja konstruksi untuk membangun 10 ribu RISHA dalam satu tahun.
 
"Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 10 ribu kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh kementerian PUPR," papar Ikhwan.
 
"Menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun," sambung dia.