Setyo Budiyanto Targetkan 6,7 Juta ASN Ikuti E-Learning Antikorupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik sekitar 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk merampungkan program e-learning ASN Berintegritas. Langkah masif ini digulirkan sebagai upaya konkret dalam memperkuat budaya antikorupsi.

"Kegiatan program pembelajaran integritas berbasis e-learning ini bisa kita maksimalkan, bisa dilaksanakan oleh semua ASN yang jumlahnya cukup besar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto usai peluncuran nasional e-learning ASN Berintegritas di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
 

Setyo mengungkapkan, implementasi menyeluruh dari program edukasi digital ini dipastikan membutuhkan waktu. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesiapan sistem pembelajaran elektronik serta infrastruktur digital di masing-masing kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah saat ini masih sangat beragam.

Dia mengapresiasi animo serta keseriusan jajaran instansi di tingkat pusat maupun daerah. Karena berkomitmen mengadopsi sistem pembelajaran nilai-nilai kejujuran bagi para abdi negara.

"Saya melihat adalah adanya keseriusan, komitmen, dan sinergi antara KPK dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Setyo.

Lebih lanjut, Setyo membeberkan bahwa program pendidikan kilat digital ini sebelumnya telah melalui fase uji coba di 12 instansi, sebelum akhirnya diperluas ke 10 instansi lain pada 2026. KPK bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus membenahi dan mengevaluasi sistem operasional platform tersebut secara berkala.

"Kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki agar hasilnya maksimal," kata Setyo.


Ketua KPK Setyo Budiyanto. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Pucuk pimpinan komisi antirasuah itu optimistis target pemenuhan pembelajaran integritas bagi seluruh ASN yang sedianya dipatok rampung pada 2029, dapat diakselerasi lebih cepat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menegaskan bahwa penguatan fondasi moral dan integritas bagi para pegawai negeri merupakan modal utama. Khususnya dalam mengembalikan serta membangun sentimen positif publik terhadap kinerja birokrasi.

"Kami ingin membangun ASN yang dipercaya masyarakat dan menjadi pilar pertumbuhan bangsa yang lebih sehat ke depan," ucap Taufiq.