9 Kepala Daerah Ditangkap, KPK: Pemilih Harus Lebih Cerdas

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah. Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu, menyebut penangkapan itu jadi alarm.

“Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini,” kata Asep dalam keterangannya, Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut dia, penangkapan belakangan ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga peringatan keras bagi publik agar lebih kritis saat menentukan pilihan politik. Lembaga antirasuah itu mengingatkan masyarakat agar tidak lagi terjebak pada praktik politik uang yang kerap muncul dalam kontestasi elektoral.

Asep mengatakan penindakan yang dilakukan KPK seharusnya mendorong publik untuk tidak lagi memilih calon pemimpin yang menggunakan praktik politik uang demi meraih jabatan.
 

“Jadi, tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi atau bersifat pragmatis. Kasih lalu dipilih, begitu. Akan tetapi benar-benar pilihlah yang berkualitas,” ujar Asep.

KPK mencatat sembilan kepala daerah yang terjaring OTT, merupakan akumulasi penindakan. Yakni, sepanjang 2025 hingga 12 Maret 2026.


Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur. Foto: Antara

KPK menangkap sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berbeda.

Sementara itu, hingga 12 Maret 2026, kepala daerah lain yang juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, serta Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

KPK berharap rentetan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas kepemimpinan daerah sangat ditentukan oleh pilihan pemilih, bukan oleh transaksi politik jangka pendek.