Pemkot Bandung Siapkan Puluhan Miliar untuk Operasional BRT Bandung Raya

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mendukung operasional BRT Bandung Raya. Porsi pembiayaan Kota Bandung diperkirakan mencapai hampir 25 persen dari total kebutuhan operasional yang mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, anggaran tersebut disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam mendukung keberlangsungan layanan transportasi publik di Bandung Raya.

"Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih kita tahan. Karena ingin tahu, kita kesepakatan bersama dulu," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 24 Agustus 2026.

Farhan menjelaskan, PSO merupakan subsidi pemerintah untuk membiayai operasional transportasi publik. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta kebutuhan operasional lainnya.

Besaran kebutuhan PSO pada tahun pertama bagi Kota Bandung diperkirakan mencapai Rp49 miliar hingga Rp56 miliar per tahun. Sementara total kebutuhan operasional BRT diperkirakan sekitar Rp200 miliar per tahun.

"Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu, kita kebagian sekitar hampir 25 persen setahun," sahut Farhan.

Meski anggaran telah disiapkan, Pemkot Bandung belum mencairkannya. Farhan mengatakan pencairan masih menunggu hasil perhitungan dan rekonsiliasi biaya operasional bersama pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya.

Menurut Farhan, langkah tersebut penting agar besaran tagihan PSO yang dibebankan kepada masing-masing daerah dapat disepakati bersama.

"Tagihannya akan mulai keluar tanggal 1 sampai 5 September. Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan semua tagihannya, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya," beber Farhan.


Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. (Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan)

Pemkot Bandung perlu memastikan penggunaan anggaran PSO sesuai dengan kondisi layanan BRT di lapangan. Terlebih, pembangunan dan pengoperasian BRT masih menimbulkan sejumlah dampak yang perlu ditangani, seperti pengalihan area parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

"Pemkot sih pengennya operasional dulu, sudah dedicated lah ini. Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya," ungkap Farhan.