KAI Palembang Tambah Petugas di 77 Perlintasan Rawan Kecelakaan

Palembang: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menambah personel penjaga di 77 perlintasan sebidang yang masuk kategori rawan kecelakaan. Penambahan petugas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti menjelaskan, penempatan personel tambahan diprioritaskan pada perlintasan dengan volume lalu lintas tinggi. Perhatian khusus diberikan kepada lokasi yang belum memiliki fasilitas palang pintu.

"Penempatan petugas tambahan dan berbagai kegiatan edukasi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan," kata Aida, dilansir dari Antara, Kamis, 12 November 2026.

Data KAI Divre III Palembang mencatat sebanyak 13 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang selama Januari hingga Oktober 2026. Peristiwa tersebut melibatkan delapan mobil dan lima sepeda motor, dengan korban lima orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, serta dua lainnya luka ringan.

"Kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, mematuhi rambu dan sinyal peringatan, serta tidak menerobos palang pintu," ujarnya.

Hingga akhir Oktober 2026, KAI Divre III Palembang telah menutup 25 perlintasan sebidang. Selain itu, perusahaan menyelenggarakan 119 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan serta 49 kegiatan edukasi yang menyasar pelajar, santri, dan masyarakat di sekitar jalur kereta api.

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui pemasangan 118 spanduk berisi imbauan keselamatan. Media tersebut digunakan untuk mengingatkan pengguna jalan mengenai potensi bahaya saat melintasi jalur kereta api.

Dalam menjalankan program keselamatan tersebut, KAI bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, komunitas pencinta kereta api atau railfans, serta masyarakat di sekitar jalur rel.

Kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, Pasal 296 dalam regulasi yang sama menetapkan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000 bagi pelanggar.

Ketentuan mengenai keselamatan di perlintasan sebidang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta sejumlah peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perkeretaapian.


Ilustrasi - Kereta api sedang melintas di lintasan antara Stasiun Medan menuju Stasiun Bandar Khalifah ANTARA/Juraidi

Adapun pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan perlintasan sebidang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Aturan tersebut mengatur keterlibatan instansi penyelenggara jalan sesuai dengan klasifikasi dan kewenangannya.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap jalan kabupaten, kota, dan desa. Untuk jalan khusus, tanggung jawab berada pada instansi atau badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal ini, KAI menjalankan fungsi keselamatan operasional melalui penempatan petugas penjaga perlintasan, pemeliharaan prasarana kereta api, serta penyelenggaraan edukasi bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan fasilitas seperti palang pintu, jalan layang (flyover), dan terowongan bawah tanah (underpass) menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas. Patuhi rambu, ikuti arahan petugas, jangan menerobos palang pintu, dan jangan berhenti di atas rel. Satu tindakan disiplin dapat menyelamatkan banyak nyawa," ungkap Aida.