Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tangkapan layar.
Kapolri: Jenderal LSP Beri Perintah Penyadapan via WhatsApp
Lukman Diah Sari • 12 November 2026 11:14
Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah mantan perwira tinggi Polri. Dalam paparannya di rapat kerja Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026, Jenderal Suyudi menyebut tersangka LSP adalah sosok yang memerintahkan penyadapan tersebut.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," jelas Kapolri Suyudi.
Dalam kasus penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah:
- Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) (Mantan Kapolri)
- Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) (Mantan Kadiv TIK Polri/Dewan Penasihat Monitoring Center Polri)
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri/Plt Kabagmon Desember 2024)
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) (Mantan Kabagmon/Kadivkum Polri)
"Sementara itu, pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," jelas dia. Dalam penanganan kasus ini, sebanyak 28 saksi telah diperiksa. Mereka terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
"Sementara itu, enam ahli terdiri dari dua ahli ITE dan empat ahli pidana," ungkap Kapolri.
Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam (HP), tujuh buah flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan tersangka cukup luas. Target penyadapan diduga mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, pimpinan KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.